Telegraf – Ditengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini, Indonesia masih memiliki peluang yang menjanjikan di sektor properti. BTN mencatat ada sebanyak 5,8 juta generasi millenial (mengacu pada populasi berusia 21-40 tahun) di Indonesia yang belum memiliki rumah.
Selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, dilihat dari total penyaluran KPR yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya menandakan bisnis properti ke depan masih cukup bagus.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, saat membuka acara Seminar Economic and Property Outlook Bank BTN Tahun 2023 dengan tema “Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat Ditengah Ketidakpastian Ekonomi
Global”, di Jakarta, Rabu (7/12/2022).
“Backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta yang termasuk didalamnya generasi millenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini yang diperkirakan sebanyak 47% belum memiliki rumah merupakan potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia,” tuturnya.
Haru juga mengungkapkan Pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan III 2022 tumbuh sebesar7,70% yoy, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 6,81%. Bank BTN sendiri masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71% dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.
Senada dengan Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. “Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik,” ujarnya.
BI sendiri, lanjut Solikin, telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. “Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.
Herry menyebut ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi yang akan dijalankan pemerintah yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) untuk MBR Informal, KPR dengan Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), serta pemberian KPR Mikro.
