TELEGRAF – Keputusan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mundur dari pencalonan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) yang telah lama berkuasa sudah bulat.
Kishida mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada September 2024. Selain akan mundur dari kepemimpinan partai, Kishida juga akan mundur sebagai perdana menteri. Keputusan ini memunculkan persaingan untuk menggantikannya sebagai perdana menteri Jepang yang akan menggantikannya nanti.
“Saya akan mengabdikan diri untuk mendukung pemimpin baru yang dipilih melalui pemilihan presiden sebagai prajurit,” kata Kishida pada jumpa pers, Rabu (14/08/2024).
Mengacu pada dominasi LDP di parlemen, siapa pun yang nantinya akan menggantikan posisi Kishida hampir dipastikan akan menjadi perdana menteri berikutnya. Pengganti Kishida akan menjadi perdana menteri ketiga Jepang sejak Shinzo Abe, pemimpin terlama negara itu, yang mengundurkan diri pada September 2020.
Lebih lanjut, ia mengatakan keputusannya ini ia lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik sehingga politik dapat berfungsi dengan baik. Sikap ini ia lakukan menyusul skandal politik dan kenaikan biaya hidup di Jepang selama masa pemerintahannya.
“Saya membuat keputusan berat ini dengan memikirkan masyarakat, dengan keinginan kuat untuk mendorong reformasi politik ke depan,” kata Kishida dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Kishida menyampaikan akan mundur dari LDP, partai yang telah berkuasa di Jepang sejak 1945.
Kishida merupakan PM yang memimpin Jepang keluar dari masalah pandemi Covid-19 lewat sejumlah kebijakan. Ia telah menjabat sebagai PM Jepang sejak 2021.
Alasan Kishida mundur adalah karena ia ingin mendorong adanya reformasi politik, di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kondisi ini dipicu oleh kenaikan harga-harga dan biaya hidup di Jepang, yang dikritik membebani masyarakat. Tak hanya itu, partai yang dipimpin Kishida juga sempat terlibat skandal.
Jelang pengunduran dirinya, Fumio Kishida terlibat skandal yang menyebabkan popularitasnya menurun. Mengutip AP News, Fumio Kishida terlibat skandal korupsi dan penggelapan uang yang dilakukan oleh anggota partainya.
Skandal ini mencuat pada 2023 dan melibatkan sejumlah anggota parlemen dari fraksi LDP yang dipimpin oleh Kishida. Mereka dituduh terlibat dalam penggelapan dana penjualan tiket acara partai yang dibeli oleh individu, perusahaan, dan organisasi.
Para anggota yang terlibat, diduga melakukan upaya sistematis untuk tidak melaporkan dana senilai ratusan juta yen secara sistematis. Selain itu, terjadi kasus suap yang melibatkan pada anggota LDP untuk memalsukan laporan akuntansi wajib.
Tindakan ini melanggar Undang-undang Pengawasan Dana Politik yang berlaku di Jepang. Diduga uang hasil penjualan tiket telah masuk menjadi dana gelap yang tidak terpantau.
Menyusul skandal tersebut, popularitas Kishida jatuh secara signifikan, dia meraih suara mayoritas di tujuh daerah pemilihannya di Hiroshima pada 2023. Namun, setelah skandal mencuat, popularitasnya di daerah yang sama anjlok sekitar 20 persen.
Fumio Kishida lahir di Tokyo pada 29 Juli 1957. Dia merupakan lulusan sekolah hukum, Universitas Waseda, angkatan 1982. Jauh sebelum berkarier di politik, Kishida bekerja di sektor ekonomi.
Setelah lulus dari Universitas Waseda, Kishida bekerja di Long-Term Credit Bank of Japan sejak 1982. Kemudian, pada 1987, Kishida dipercaya menjadi sekretaris anggota DPR.
Kishida memulai karier politiknya sebagai anggota parlemen, pada 1993. Kala itu, ia terpilih lewat pemilihan umum (Pemilu) ke-40 Jepang, yang berlangsung pada 1993.
Sejak saat itu, ia terus menjadi anggota parlemen selama 12 tahun. Ia pernah menjabat sebagai wakil menteri parlemen untuk konstruksi di dua kabinet, yaitu Kabinet Obuchi ke-2 (1999) dan Kabinet Mori (2000).
Selanjutnya, ia ditunjuk menjadi wakil menteri senior parlemen di bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga, sains, dan teknologi, pada 2001. Jabatan tertinggi Kishida di parlemen adalah menjadi ketua komite kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan.
Memiliki karier sepak terjang yang panjang di parlemen, membuat Kishida dipercaya untuk bergabung di jajaran eksekutif. Sepanjang 2007 hingga 2017, Kishida bergabung dengan kabinet untuk menjadi menteri.
Di era Kabinet Abe ke-1 (2007), Kishida menjabat sebagai Menteri Negara untuk Misi Khusus. Kemudian, di era Kabinet Fukuda (2008), Kishida ditunjuk menjadi Menteri Urusan Konsumen dan Menteri Kebijakan Luar Angkasa.
Tiga tahun kemudian, Kishida ditunjuk menjadi Ketua Komite Urusan Diet, di LDP pada 2011. Satu tahun setelahnya, di era Kabinet Abe ke-2, Kishida ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).
Kishida menjadi Menlu selama empat tahun, hingga 2016. Setelah Shinzo Abe kembali menjabat untuk ketiga kalinya, Kishida dipindahtugaskan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), pada 2017.
Masih di tahun yang sama dengan pengangkatannya sebagai Menhan, Kishida terpilih menjadi Ketua Politik LDP. Tidak lama kemudian, ia menyandang status sebagai Perdana Menteri Jepang ke-100 dan 101.
