Proses Rekrutmen Politik Harus Dibenahi demi Cegah Kepala Daerah Korupsi

Proses Rekrutmen Politik Harus Dibenahi demi Cegah Kepala Daerah Korupsi

"Selama tidak ada pembenahan baik secara kultur politik maupun juga pembenahan dari sistem kepemimpinan seorang kepala daerah dalam perspektif rekrutmen oleh partai politik tentu akan terjadi terus seperti ini."

Proses Rekrutmen Politik Harus Dibenahi demi Cegah Kepala Daerah Korupsi


Jakarta, Telegraf – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono mengakui problem utama dalam mencegah korupsi di pemerintahan daerah adalah mahalnya biaya politik yang harus ditanggung seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Ada cost politik yang harus dikeluarkan sejak rekrutmen dari partai berupa pendekatan dan lobi politik agar didukung parpol tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Litbang Kemendagri terungkap, untuk mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah seperti menjadi bupati itu kurang lebih dibutuhkan dana politik Rp 30 miliar. Sedangkan untuk menjadi Calon Gubernur dibutuhkan dana kurang lebih Rp60 miliar.

“Bisa dibayangkan padahal gajinya jauh dari apa yang dikeluarkan,” ujar Dirjen Otda Sumarsono dalam sebuah wawancara dengan Elshinta di Jakarta, Rabu (16/8/2017)

Biaya politik ada bermacam jenis. Ada biaya kampanye, biaya kerja politik hingga biaya yang konon dsebut mahar politik. Ada juga yang kemudian disebut sistem ijon. “Itu saya kira pengalaman memang tidak bisa dihindari di beberapa daerah walaupun kita tidak menutup kemunkinan ada daerah yang baik bupatinya dengan cost politiknya sangat rendah dan tentu dia dicintai dan dukung rakyat karena kinerja yang baik. Tidak perlu biaya politik tinggi. karena memang kualitas kepala daerahnya bagus, performancenya jelas. Secara pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Soni.

“Rakyat tidak usah dibayar tapi memilih, itu juga ada, jadi jangan dipukul rata,” tandas Soni.

Namun, lanjut Soni juga ada kepala daerah yang terlibat pelanggaran hukum dan korupsi. “Itulah yang terjadi tapi sebagian memang ada kepala daerah yang secara kualitas politik memang bagus. Cost rendah dan ia dipilih rakyat karena kinerjanya bagus,” katanya.

Menurut Soni, tipologi yang sangat ideal inilah yang kini coba akan dikembangkan. “Ternyata proses yang ideal masih ada diantara sekian proses yang memang sangat kita sayangnya ujungnya adalah OTT KPK seperti ini,” kata Soni.

Meskipun upaya Kementrian Dalam Negeri telah berusaha keras mencoba secara sistematis, komprehensif dan sangat keras untuk mencegah korupsi. “Ini banyak faktor dari luar yang justru memang harus mau tidak mau sinergi dengan apa yang dilakukan oleh kementrian dalam negeri karena proses rekrutmen kepala daerah itu saran saya harus ada keterlibatan kemendagri jadi bukan murni partai politik semata,” ujarnya.

Namun partai politik punya banyak pertimbangan tertentu dalam proses rekrutmen politik. “Modal untuk menjadi kepala daerah tidak sekadar ia adalah tokoh yang pintar, yang elektabilitasnya tinggi, dsbnya. Tapi juga background lainnya yang jadi pertimbangan dibutuhkan parpol. Inilah yang kemudian cost jadi mahal, pendekatan, lobi parpol dan sebagainyan itu pasti akan terjadi,” papar Soni.

Makanya, lanjut Soni, selama tidak ada pembenahan baik secara kultur politik maupun juga pembenahan dari sistem kepemimpinan seorang kepala daerah dalam perspektif rekrutmen oleh partai politik tentu akan terjadi terus seperti ini.

Pertama adalah melakukan pembenahan sistem. Kedua, pembenahan kultur organisasi atau budaya organisasi yang anti korupsi. Dan yang ketiga melakukan pembenahan mental spiritual individual pemimpin di daerah.

“Ketiga hal tersebut yang sedang digarap kementrian dalam negeri. Pembenahan sistem termasuk di dalamnya mengurangi cost rekrutmen kepala daerah yang sangat mahal tidak hanya kampanye, seorang calon kepala daerah sejak awal hingga akhir sudah harus mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses rekrutmen partai politik,” katanya.

“Dan selama ini tidak ditekan maka kepala daerah cenderung akan mencari pengganti biaya politik yang dikeluarkan,” katanya.

Pembenahan sistem termasuk pembenahan e-goverbment, e-bugdeting, e-planning, e-procurement semua sudah kita introdusir kepada kepala daerah untuk bisa melaksanakan secara bertahap. Kemudian soal pembenahan mental spiritual itu akan menyangkut individu dan kampanye revolusi mental yang sedang kita laksanakan dengan pakta integritas dan akan kita tanamkan kepada mereka hari gini kok masih korupsi. Seperti itu.

Dan yang ketiga pembenahan kultur atau budaya kerja. “Kita mulai dengan pembenahan anggaran kinerja ASN kita dorong siapa yang bekerja itulah yang dapat insentif itulah yang kita lakukan. Pembenahan juga termasuk menerapkan sistem tanggung renteng. Kalau persoalan satu orang kena maka atasannya harus bertanggung jawab,” katanya.

Menanggapi mahalnya biaya untuk mengikuti Pilkada, Soni tidak memungkiri hal tersebut. “Jadi sejak dilakukan proses Pilkada langsung ternyata biayanya bukan malah rendah tapi costnya jadi semakin mahal. itu terasa sekali. Memang secara demokrasi langsung bagus lah, rakyat bisa langsung terlibat tapi implikasinya juga besar,” katanya. (Edo)

Photo Credit : Telegraf


Edo W.

close