Jakarta, Telegraf – Dominasi pekerjaan infrastruktur yang hanya dikuasai pengusaha Jakarta mulai diprotes. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan kontraktor daerah ikut mengerjakan proyek infrastruktur.
“Ini agar tidak dimonopoli dari perusahaan Jakarta. Berikan kesempatan pengusaha daerah turut berpartisipasi sebagai sub kontraktor dari penggarap proyek infratruktur jangan pusat terus,” ujar Eddy Ganefo disela-sela penandatangan Mou antara ADHI dengan APPHISI di Kantor Kadin, Jakarta.
Untuk menggerakkan dan membangkitkan roda perekonomian, BUMN harus memberikan pekerjaan sub kontraktor kepada pengusaha daerah. Jangan pekerjaan ini disubkan atau diambil semua dari pengusaha Jakarta.
“Sehingga kalau diambil pengusaha Jakarta maka uang akan kembali ke Jakarta tidak menggerakkan ekonomi daerah. Tapi kalau menggunakan perusahaan daerah uang akan tetap berada di daerah menjadi perputaran ekonomi,” tandasnya.
Kadin, lanjut Eddy Ganefo, mengharapkan anggaran pemerintah baik berasal dari pinjaman atau loan dari luar, agar dibelanjakan sampai ke tingkat UKM di daerah.
“Umpamanya ada proyek besar infrastruktur, dan sebagainya yang nilainya juga besar harapan kami, jangan semua pekerjaan itu dikerjakan oleh dia sendiri atau dibawa dari luar daerah. Namun usulan kami supaya diberdayakan pengusaha daerah dan tenaga kerja daerah,” kata Eddy.
Dengan demikian maka akan terjadi perputaran ekonomi di daerah dan tentu ekonomi akan hidup
Selain masalah keadilan dan pemerataan pembangunan, Eddy mengatakan, kunci mengembalikan pertumbuhan ekonomi ada dua hal. Pertama, harus menciptakan situasi yang kondusif. Baik itu hubungan antar anak bangsa, antar partai politik, antar agama.
Kedua adalah bagaimana membuat kemudahan berusaha bagi pengusaha itu lebih mudah. Jadi easy of doing bussiness kita menjadi lebih baik.
Eddy Ganefo mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, yang tujuannya mempermudah pengusaha dengan konsep easy of doing bussiness tersebut.
Karena selama ini regulasi perijinan sangat panjang sekali dan biayanya juga besar.
“Hanya saja kebijakan Bapak Presiden ini belum begitu berjalan dengan baik di daerah, ini terjadi mulai pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota masih tetap menggunakan paradigma lama,” ujar Eddy.
Jadi harapan kami, lanjut Eddy, pemerintahan kabupaten dan kota maupun propinsi itu segera melaksanakan paket kebijakan ekonomi yang sudah diwajibkan Presiden, termasuk dengan stakeholders terkait.
“Agar dengan kemudahan berusaha seperti prosedur birokrasi dipotong, biaya yang murah maka akan menciptakan daya saing yang tinggi dan menghasilkan harga murah sehingga masyarakat kembali memiliki daya beli dan mereka membelanjankan uangnya kembali,” katanya.
Sekarang ini, lanjut Eddy, semua menahan diri, Eddy tidak setuju pandangan yang mengatakan belakangan daya beli masyarakat berkurang. “Sebenarnya mereka punya uang tapi tidak mau belanja, masih menahan diri,” katanya.
Yang paling harus dibenahi, menurit Eddy adalah masalah birokrasi dan perijinan ini susah. “Belum semua instansi menjalankan perintah Presiden, termasuk juga instansi di pusat ada yang belum begitu menjalankan perintah Presiden. Kita mau mengambil ijin ekspor masih dipersulit,” ujar Eddy.
Karena pola yang ada sekarang ini baik impor maupun ekspor, masih menggunakan pola kuota. “Harusnya kita rombak dari sistem kuota menjadi sistem tarif. Maka kalau dengan sistem tarif akan terjadi persaingan dan dampaknya akan menciptakan daya saing yang tinggi sehingga harga menjadi lebih murah,” katanya.
Eddy mengambil contoh dalam kebijakan impor daging sapi. “Harga daging dari Australia cuma Rp 35 ribu kok disini mahal sampai Rp 100 ribu. Harusnya kita bisa jual hanya Rp 60 ribu saja sudah dapat untung. kenapa itu terjadi karena kita pake kuota tadi,” paparnya. (Tim)
