Plt Gubernur Soni Siap Antar Pilkada DKI Berjalan Kondusif

Plt Gubernur Soni Siap Antar Pilkada DKI Berjalan Kondusif

Soni mengaku telah menyiapkan sejumlah jurus dan kebijakan yang nantinya akan memudahkan warga yang ber KTP DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya. "Hak pilih mereka tetap dilindungi Undang-Undang dan kami pastikan warga bisa mengggunakan hak pilihnya dengan aman, "

Plt Gubernur Soni Siap Antar Pilkada DKI Berjalan Kondusif

Jakarta, Telegraf,- Jelang “pensiun” dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta pada 12 Februari 2017 nanti, intensitas kerja Sumarsono kian tinggi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah ini harus memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta berjalan aman dan terkendali. Sejumlah persoalan dan kendala harus ia tuntaskan menjelang pencoblosan nanti.

Sumarsono menyebutkan ada beberapa permasalahan yang harus ia tuntaskan menjelang pemungutan suara pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Permasalahan pertama yakni terkait dengan surat keterangan. Banyak pihak yang khawatir akan adanya surat keterangan palsu.

“Kedua, kami ada kesulitan sampai hari ini kami ngejar untuk merekam e-KTP. Ada 77.000 yang belum direkam, mereka dicari-cari enggak ketemu-ketemu,” tutur Sumarsono di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Kesulitan perekaman untuk e-KTP, lanjut dia, umumnya terjadi di kawasan apartemen dan warga relokasi penggusuran. Mereka sulit untuk ditemui, ada pula yang tidak diketahui keberadaannya.

Terhadap persoalan yang dihadapi ini Soni mengaku telah menyiapkan sejumlah jurus dan kebijakan yang nantinya akan memudahkan warga yang ber KTP DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya. “Hak pilih mereka tetap dilindungi Undang-Undang dan kami pastikan warga bisa mengggunakan hak pilihnya dengan aman, ” ujarnya.

Permasalahan lainnya yakni kasus hukum yang dijalani calon.

“Sementara Pilkada jalan, kampanye berjalan, lalu kasus hukum juga berjalan, ya terpaksa suasana menjadi agak sedikit berbeda. Mudah-mudahan semua tetap dalam koridor hukum yang ada, terkendali dengan baik,” kata dia.

Meski begitu, Soni mengaku hingga kini Forum Komunitas Intelijen Daerah (Forkominda) Provinsi DKI Jakarta rutin menggelar rapat koordinasi setiap dua pekan. Selain itu, apabila ada aksi massa di Jakarta, Forkominda juga mengadakan rapat.

“Aksi-aksi di Jakarta, rapatnya accidental, tidak dua minggu, sebelum aksi rapat, setelah aksi rapat. Jadi paling sering Forkominda bertemu,” kata dia.

Pilkada DKI Jakarta 2017, menurut Soni terasa seperti pemilihan presiden (pilpres). Semua pihak menyoroti jalannya tahapan Pilkada.

“Pilkada DKI ini memang Pilkada, tapi serasa pilpres, apalagi media mendominasi semuanya. Tapi dalam beberapa hal, sampai sekarang semua situasinya aman dan terkendali,” paparnya.

Edo W.

close