Telegraf – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada posisi kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Senin lalu, presiden mencopot Laksana Tri Handoko dan menggantinya dengan Rektor IPB Arif Satria.
Politisi Senior PDIP Hendrawan Supratikno mengklaim, partainya menghormati keputusan Prabowo dalam menyusun ulang daftar pejabat untuk membantunya menjalankan program pemerintahan. Dia pun menilai, partainya tak berkaitan dan tak berdampak atas putusan Prabowo.
“Posisi partai adalah posisi penyeimbang dan mitra strategis. Kami mendukung pemerintahan secara kritis konstruktif. [Reshuffle] hal yang biasa di pemerintahan. Setiap era ada tokohnya, setiap tokoh ada eranya. Tahapan evolusi organisasi membutuhkan prioritas yang berbeda,” kata Hendrawan, Rabu (12/11/2025).
Terpisah, politisi PDIP Guntur Romli mengatakan pergantian kepemimpinan di BRIN menjadi hak prerogatif presiden. Lagipula, kata dia, Tri Handoko sebelumnya juga dipilih berdasarkan kompetensi dan prerogatif Presiden ke-7 Joko Widodo, bukan karena memiliki kedekatan dengan PDIP.
Dia juga mengatakan bahwa PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan dan sebagai partai politik penyeimbang sebagaimana diamanatkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kongres VI Agustus 2025 di Bali.
“BRIN adalah lembaga riset pemerintahan yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politis apalagi partai politik,” ujar Guntur.
Awal pekan ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun, rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria dilantik menjadi Kepala BRIN. Sementara, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Amarulla Octavian dilantik menjadi Wakil Kepala BRIN.
Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Presiden RI Nomor 123P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Pencopotan Laksana Tri Handoko mendapat sorotan karena kedekatannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia seolah menjadi lambang keberadaan perwakilan PDIP terakhir di tubuh pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Prabowo lebih dulu mencopot Budi Gunawan yang menjabat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, serta Hendrar Prihadi dari posisi Kepala LKPP.
