Telegraf, Jakarta – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan mengenai perubahan masa jabatan presiden terkait amendeman Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami tidak pernah membahas mengenai masa jabatan presiden atau mengubah periode atau pasal UUD yang mengatur masa jabat presiden,” kata Ahmad Basarah, Jumat (22/11/19).
Basarah menegaskan, Fraksi PDIP sendiri tidak sepakat jika ada wacana perubahan masa jabatan kepala negara menjadi lebih dari dua periode.
Ia mengatakan, bahwa wacana mengubah satu pasal saja dalam rangka amendemen UUD sudah menuai pro-kontra dari masyarakat, apalagi mengubah pasal yang sangat substansial mengenai masa jabatan presiden.
“Oleh karena itu dalam rapim menyepakati wacana amendemen ini akan diserahkan lebih dulu kepada alat kelengkapan MPR yang fungsinya melakukan pengkajian, menyerap aspirasi, mengolah, discuss,” tegasnya.
“Fraksi PDIP sendiri tidak sepakat jika ada wacana perubahan masa jabatan kepala negara menjadi lebih dari dua periode,” imbuhnya.
Menurutnya, ketentuan masa jabatan presiden saat ini yakni lima tahun dan dapat terpilih kembali untuk satu kali masa jabatan, sudah cukup untuk memastikan pembangunan nasional berjalan.
“Itu sudah cukup untuk sebuah pembangunan nasional, untuk menjalankan pembangunan, apalagi kalau sudah ada haluan, semua sudah ada roadmap-nya,” jelas Basarah.
Sebelumnya Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan saat ini pihaknya sedang berupaya menampung aspirasi masyarakat terkait amendemen terbatas UUD 1945.
Bahkan, kata Arsul, pihaknya juga mendapat usulan terkait masa jabatan presiden yang bisa lebih dari dua kali. Namun, pihaknya enggan menanggapi secara serius lantaran hanya usulan.
“Ada yang diusulkan menjadi tiga kali. Ya itu kan baru sebuah wacana ya,” kata Arsul ketika berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 November 2019 kemarin. (Red)
Photo Credit : Presiden ke tujuh RI Joko Widodo (Jokowi). REUTERS/Edgar Su
