Pasca Banjir, Saatnya Dewan Evaluasi Kinerja Pemimpin Pemda DKI Jakarta

Pasca Banjir, Saatnya Dewan Evaluasi Kinerja Pemimpin Pemda DKI Jakarta

Telegraf, Jakarta – Memasuki tahun baru 2020, Jakarta menuangkan hujan, meskipun menurut BMKG, hujan baru saja dimulai, tapi sudah ibukota Indonesia tenggelam. Jika kita mempelajari sejarah, banjir Jakarta bukanlah hal yang baru, telah sejak dahulu kala, yang seharusnya diantisipasi oleh Gubernur Jakarta dengan melakukan kerja besar-besaran untuk mengurangi banjir.

Dalam proses penanganan banjir baru kali pertama Pemerintahan di bawah arahan Anies bekerja bencana sangat lambat, tidak ada koordinasi yang nyata dan kerja sama untuk mempersiapkan menunggu bencana situasi yang lebih buruk.

Menurut Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, “mengurangi banjir tidak membutuhkan serangkaian kata-kata yang selalu digunakan Anies tapi kerja nyata yang dibutuhkan dan Anies tidak melakukan pekerjaan itu”.

Sidak yang dilakukan oleh Jokowi ke pintu-pintu air adalah langkah kerja untuk dijadikan kebijakan dalam mengurangi banjir dan dalam sidak itu, Presiden mendapatkan banyaknya pompa air di pintu air tidak berfungsi, ini membuktikan Anies tidak punya niat untuk mengurangi banjir, tidak berjalannya fungsi control ke jajaran dibawahnya, ujar Ario Sanjaya.

Dalam pembahasan APBD, ditemukan anggaran yang dipotong dalam menanggulangi masalah banjir, anggaran lebih banyak untuk melebarkan trotoar. Hal ini yang kemudian menyulitkan aparat pemerintah daerah dalam menangani bencana yang ada, penyaluran bantuan yang sangat mendasar berjalan sangat lambat dan tidak lagi tepat sasaran.

Miartico Gea selaku Sekjend DPD PA GMNI Jakarta Raya mengatakan “Diambilalihnya kerja naturalisasi/normalisasi dan perbaikan pompa-pompa  di pintu air oleh Pemerintah Pusat semakin jelas  dan nyata, Anies tidak bisa kerja dan tidak peduli terhadap warga Jakarta”.

Melihat situasi dan kondisi yang terjadi itu, DPD PA GMNI Jakarta Raya meminta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku kepanjangtanganan warga Jakarta untuk menggunakan hak bertanya, menyelediki dan menyatakan pendapat kepada Gubernur DKI Jakarta dan meminta Anies untuk melepaskan jabatannya. (red)


Photo Credit : Warga matraman saat akan mengungsi Banjir Jakarta 2020. TELEGRAF/Kawat Berita Indonesia

Tanggapi Artikel