Jakarta, Telegraf,- Pengamat hukum Urbanisasi mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak boleh menyimpulkan ada kerugian negara dalam pengadaan Helikopter AgustaWestland 101. Alasannya dalam Undang-Undang Keuangan Negara institusi yang berhak menyatakan ada atau tidak kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sehingga tuduhan Gatot Nurmantyo soal adanya kerugian negara sebesar Rp 220 miliar dalam pembelian Heli AW 101 dinilai menyalahi prosedur hukum dan menjatuhkan wibawa TNI AU selaku pelaksana dari pembelian alutsista tersebut.
“Pengadaan Heli AW 101 sudah mengikuti prosedur keuangan negara, dibahas dengan DPR dengan pemerintah dalam renstra, rencana anggaran, penyusunan APBN dan DIPA, jadi tidak ada yang salah,” ujar staf Pengajar Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara ini di Jakarta, Kamis (6/7/2017)
Urbanisasi menilai pernyataan Jenderal Gatot yang mengungkap dugaan kerugian kasus ini juga aneh. Pasalnya, selain tidak memiliki landasan, kerugian dalam suatu proyek yang menggunakan keuangan negara, selayaknya diumumkan oleh instansi terkait seperti BPK.
“Landasan apa yang digunakan Panglima TNI untuk dapat menentukan adanya kerugian negara, UU mana yang mengatur Panglima TNI dapat menentukan adanya kerugian negara,” ujar Urbanisasi yang juga jebolan Doktor Hukum Universitas Hasanudin Makassar.
Untuk itu, Urbanisasi meminta Jenderal Gatot untuk taat aturan dan tidak bermanuver secara berlebihan demi kepentingan pribadi, hingga merugikan pihak lain.
Menurut Urbanisasi ada beberapa pertimbangan dalam membuat keputusan pengadaan Heli AW 101.
Pertama keputusan ini berdasarkan bukan hanya pada harga alutsista yang dipilih, melainkan juga pada manfaat dari desain, kelengkapan persenjataan, keterkinian technology, offset, and transfer of technology.
Kedua, terkait aspek pembelian heli sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam memenuhi tuntutan penyerapan anggaran dan tugas pokok TNI AU.
“Dalam hal pengadaan AW 101 pimpinan KASAU saat itu dengan peran tugasnya justru sedang berusaha memenuhi tuntutan terkait perpres, UU tentang pelaksanaan buku DIPA, dan penyerapan anggaran,” paparnya.
Dalam pembelian tersebut KASAU saat itu juga bersurat pada semua institusi terlibat, baik Kabaranahan Kemhan, Mabes TNI, Depkeu, Sekab, maupun Setneg.
“Ini dilakukan karena masing-masing matra juga memiliki anggaran yang dikelolanya sendiri sehingga yang paling mengetahui placement anggaran akan pemenuhan kebutuhannya adalah hanya matra terkait,” katanya.
Pakar Keuangan Negara Siswo Sujianto menyatakan, DIPA tidak boleh menyimpang dari penetapan APBN dan rencana strategis anggaran (Renstra).
“DIPA adalah terjemahan dari APBN karena anggaran Kementrian merupakan pelaksanaan keputusan politik yakni kesepakatan DPR dengan pemerintah, jadi kalau sudah dibahas di DPR sudah diperintahkan mengadakan barang atau jasa A maka harus dijalankan A tidak boleh B atau diubah semena-mena kecuali dibatalkan dengan mekanisme dibahas ulang dengan DPR lagi,” ujar Konsultan BPK ini dalam acara Diskusi Terbatas bertema “Permasalahan Hukum Tipikor Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Keuangan Negara yang diselenggarakan Lemdik Phiterindo dan PMHI di Jakarta Kamis, (6/7/2017)
Terkait soal kerugian negara, menurut pakar keuangan lulusan Perancis ini, berdasarkan UU Keuangan Negara yang bisa menetapkan ada tidaknya kerugian negara adalah Ahli Hukum Keuangan Negara. Kedua, berapa kerugian negara yang berhak menghitung auditor BPK dan BPKP berdasarkan harga kewajaran pabrikan.
Dan pengadaan barang dan jasa bisa disimpulkan terindikasi merugikan negara harus ditetapkan dalam sebuah keputusan lembaga pemeriksa dalam hal ini BPK.
Selain itu jika DIPA sudah direalisasikan dan barang sudah diterima 100 persen dan dicek kebenaran secara administrasi dan verifikasi faktual, maka tidak ada unsur kerugian negara. “Barang ada kok dibilang asa kerugian negara,” kata Siswo.
Terkait persoalan barang mahal atau mark up, menurut Siswo yang diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa adalah mengadakan barang berkualitas dengan harga wajar. “Jadi harga murah tidak jadi patokan karena yang dilihat adalah kualitas spesifikasi dan kebutuhan barang yang akan digunakan negara, kecuali produknya sama namun pemasoknya banyak maka dipilih harga termurah dalam proses tender secara transparan,” ujar Siswo. (Tim)
