Telegraf— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar National Forum of Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025) di Jakarta, Selasa (12/8), yang membahas peran pembiayaan dan lembaga keuangan mikro (LKM) dalam mendukung ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut forum ini menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk mengkaji strategi pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya UMKM. “Inovasi dan kreativitas di industri pembiayaan menghasilkan produk yang bermanfaat, namun juga membawa risiko dan kompleksitas. Tantangan kita adalah memahaminya, menguasainya, dan memitigasinya agar sistem menjadi kuat, teruji, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Mahendra menekankan bahwa industri pembiayaan di bawah koordinasi PVML memiliki karakteristik unik sehingga memerlukan regulasi dan pengawasan yang adaptif. “Kita terbuka melakukan penyempurnaan aturan agar selaras dengan dinamika industri dan mitigasi risiko yang tepat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan langkah OJK mendorong pertemuan bisnis (business matching) antara lembaga jasa keuangan dan pelaku UMKM di berbagai daerah. “Kantor OJK di daerah diarahkan memberikan fasilitasi yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM,” jelas Mahendra.
Kepala Eksekutif Pengawas PVML, Agusman, menyatakan forum ini menjadi langkah awal memperluas akses pembiayaan terhadap sektor produktif. “Upaya ini diharapkan memberikan kemudahan berusaha, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat peran sektor pembiayaan dalam mendukung ekonomi nasional,” katanya.
Agusman menambahkan, OJK telah menerbitkan 12 Peraturan OJK terkait sektor PVML dan menyiapkan aturan turunan dalam bentuk Surat Edaran. “Kami juga meluncurkan roadmap untuk industri pinjaman daring, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan LKM, serta tengah memfinalisasi roadmap industri pergadaian dan usaha bullion,” ungkapnya.
Data OJK mencatat, aset sektor PVML per Juni 2025 mencapai Rp1.049,63 triliun atau tumbuh 4,02 persen secara tahunan, dengan penyaluran pembiayaan Rp955,97 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan untuk UMKM mencapai Rp272,05 triliun.
Forum ini turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, asosiasi industri, dan pelaku usaha, serta diisi dua sesi diskusi yang membahas arah kebijakan ekonomi nasional dan strategi sektor pembiayaan.
Mahendra berharap diskusi di NFSM 2025 menghasilkan langkah konkret dan terukur. “Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar solusi yang dihasilkan bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
—
Kalau mau, saya juga bisa buatkan versi judul alternatif yang lebih menarik pembaca dan tetap sesuai isi berita.
