Telegraf – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim PT Pertamina (Persero) saat ini sedang bersiap untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau diesel atau gasoil ke operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan kementerian sudah mengirimkan surat ke operator SPBU swasta untuk melakukan negosiasi pembelian solar dengan Pertamina.
Dia menyatakan saat ini Pertamina sedang menyiapkan produksi solar, utamanya dari Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan.
Selain itu, lanjut Laode, Pertamina juga sedang memastikan fasilitas di pelabuhan memadai untuk proses pengangkutan dan pembongkaran solar yang akan dibeli badan usaha (BU) hilir migas swasta tersebut.
“Ya bahwa nanti secara B2B, tetapi kami pada Desember kemarin sudah mengirimkan surat ke seluruh badan usaha untuk melakukan proses negosiasi dengan Pertamina. Artinya apa? Artinya, nanti pada Maret itu Pertamina sudah siapin stok, sudah siapkan pelabuhan, jangan sampai swastanya tidak siap, seperti itu,” kata Laode ditemui awak media di kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/01/2026) petang.
Dia menyatakan Pertamina membutuhkan waktu sedikitnya 3 bulan, untuk memastikan hasil produksi olahan minyak mentah di RDMP Balikpapan siap diedarkan ke penjuru Indonesia.
Dia menargetkan operator SPBU swasta sudah dapat membeli solar dari Pertamina pada Maret 2026. Sementara itu, pada awal tahun ini BU hilir migas swasta tersebut masih mengimpor solar secara mandiri menggunakan sisa kuota impor 2025.
“Nah, jadi sekarang harus segera ini mumpung masih Januari karena Maret nanti kita sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota untuk solar. Dari produksi RDMP itu semua nanti diserap untuk menggantikan konsumsi dalam negeri,” tegasnya.
Sebelumnya, dengan tidak menerbitkan rekomendasi kuota impor solar sejak awal tahun ini bagi SPBU swasta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meyakini Indonesia akan mengalami surplus solar setelah beroperasinya RDMP di Kilang Balikpapan.
Bahlil menjelaskan jika terdapat impor solar yang masih masuk ke Tanah Air pada awal tahun ini, hal tersebut dilakukan BU hilir migas swasta dengan menggunakan sisa kuota impor tahun lalu.
“Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak lagi. Andaikan ada yang masuk di bulan ini atau bulan depan, itu berarti sisa impor 2025,” kata Bahlil kepada awak media, di kawasan RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).
“Akan tetapi, tahun ini Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan [rekomendasi kuota] impor,” tegas Bahlil.
Adapun, menurut Bahlil, Indonesia tidak hanya menghentikan impor, namun berpotensi mencatat surplus solar sebesar 1,4 juta kiloliter (kl).
Bahlil menyebut proyeksi tersebut tercermin dari perhitungan produksi dan konsumsi solar nasional. Pada 2025, konsumsi solar dalam negeri mencapai sekitar 38 juta kl, di mana 5 juta kl di antaranya masih dipenuhi dari impor.
Namun, dia menegaskan bahwa produksi solar domestik tahun ini mampu menutup, bahkan melampaui, kebutuhan impor tersebut.
“Impor [solar] kita tinggal 5 juta kl, jadi sudah tertutupi. Bahkan, surplus 1,4 juta kl,” ujarnya.
Dia kemudian menuturkan dua alasan mengapa Indonesia akan mencapai surplus tersebut.
Pertama, pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada tahun ini, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel B40 di tahun lalu.
Kedua, modernisasi Kilang Balikpapan yang diresmikan hari ini turut memperkuat kapasitas produksi domestik. Kilang tersebut ditargetkan mampu memproduksi 1,8 juta kl solar per tahun dan menekan impor hingga Rp14,9 triliun.
“Alhamdulilah atas perintah Bapak Presiden, mulai sekarang yang kita bicarakan ini tidak ada lagi impor solar ke depan,” jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa surplus tersebut berlaku untuk solar dengan spesifikasi standar cetane number (CN) 48. Indonesia, lanjut Bahlil, masih akan mengimpor solar dengan spesifikasi CN 51 yang umumnya digunakan sektor industri, meskipun volumenya relatif kecil.
“Sementara [solar] C51, impor kita itu hanya 600.000 kl. Nanti di semester kedua, saya minta Pertamina untuk membangun agar tidak kita impor,” pungkasnya.
