Telegraf, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa keputusan pemerintah mengakhiri kerjasama dengan JP Morgan Chase Bank, N.A., yang merupakan lembaga perbankan dan investasi asal Ameria Serikat ini merupakan keputusan yang benar karena merugikan.
Sri Mulyani menyatakan, pemerintah tetap akan terus melakukan hubungan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, termasuk kualitas dari keseluruhan hasil kerjanya, terutama prinsip kerjasama itu harus saling menguntungkan. Pemerintah melakukan kerjasama karena dianggap akan menguntungkan untuk kedua belah pihak, dan harus dilakukan secara simetris.
Dia menekankan, bahwa pihaknya menghormati seluruh produk yang dilakukan oleh siapapun lembaga riset, dari sisi akurasi, kredibilitas, metodologi penilaiannya. Semakin besar namanya, dia semakin memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu perlu untuk mendengar apa pandangan dari masyarakat luar atau lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi. Karena bagaimana pun juga pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan dari dalam, seperti halnya perbaikan reformasi penerimaan negara, dan apabila APBN menjadi sumber masalah kepercayaan, pemerintah juga melakukan koreksi di situ.
“Kami tidak segan melakukan koreksi ini (terhadap JP Morgan Chase Bank, N.A.), karena kami percaya bahwa hubungan yang sifatnya profesional, kredibel, akuntabel dan bermanfaat itu sangat penting. Jangan lupa di dalam ekonomi selalu di-drive oleh faktor fundamental dan psikologis,” kata Sri Mulyai dalam konferensi pers pelaksanaan APBN-P 2016 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/1).
Faktor psikologis itu, kata dia, sangat penting bagi seluruh lembaga partner pemerintah untuk juga ikut memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Dalam hal ini pemerintah tidak menutup diri dan tetap membuka diri terhadap semua kritik serta penilaian, karena itu penting bagi pemerintah guna memperbaiki diri.
“Namun juga, bagi lembaga, apalagi yang memiliki nama besar (seperti JP Morgan), punya tanggungjawab besar untuk menciptakan psikologi yang positif. Bukannya melakukan apa yang disebut miss leading. Dan ini sesuatu yang ingin kami lakukan. Oleh karena itu setelah kami melakukan evaluasi, kami ingin seluruh stakeholder mendapat message yang sama. Mari kita bekerja secara positif,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan perbaikan dalam seluruh kebijakan fundamental ekonomi, dan diharapkan kebijakan itu diakui serta dilaporkan sebagaimana mestinya. Karena apabila memang masih kurang, maka pemerintah juga pasti akan memperbaiki.
“Namun dalam hal ini, partner kami (JP Morgan) yang bekerjasama dengan pemerintah, apalagi kerjasama yang menempatkan mereka memiliki privilege yang sangat penting, mereka juga punya tanggung jawab yang luar biasa penting,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah telah menjaga republik ini dengan profesional. “Tidak berarti seluruhnya sudah sempurna, tapi kami akan terus memperbaiki secara profesional, akuntabel, terbuka dan terus menciptakan hubungan saling menghormati. Dan percaya terhadap kredibilitas assessmentnya, dan kami harap seluruh partner kami juga memiliki sifat yang sama, profesional, terbuka dan bertanggung jawab terhadap hubungan yang positif ini,” tuturnya.
Seperti diketahui, pemutusan hubungan kemitraan tersebut terkait hasil riset yang menyebut JPMorgan Chase Bank berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Utama JPMorgan Chase Bank, N.A. Indonesia tertanggal 9 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowirjono.
Kesepakatan untuk mengakhiri kontrak kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan dan JPMorgan Chase Bank dalam hal kemitraan sebagai bank persepsi. Melalui pemutusan kontrak kerja sama sebagai bank persepsi, maka JPMorgan Chase Bank diminta untuk tidak menerima setoran penerimaan negara di seluruh cabangnya terhitung 1 Januari 2017. (Red)
Photo credit : ESQ/
