Jakarta, Telegraf,- Kepemimpinan Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta akan menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan bagi jajaran birokrasi dan warga DKI Jakarta. Untuk mengapresiasi dan ucapan terima kasih pada sosok sederhana ini, pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan mengadakan acara perpisahan secara berkesan.
Soni, sapaan akrab Sumarsono akan segera mengakhiri masa tugasnya sebagai pengganti gubernur nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Sabtu 12 Februari 2017. Pelepasannya akan ditandai dengan tampilnya lagu Mars Revolusi Mental yang akan dibawakan oleh peserta lomba paduan suara “Revolusi Mental” yang diadakan pemerintah Jakarta di Balai Kota beberapa waktu lalu.
Soni adalah satu sosok pemimpin yang gigih menanamkan nilai-nilai perjuangan “Revolusi Mental” yang digagas Presiden Joko Widodo di kalangan birokrasi. Meski Revolusi Mental sudah digaungkan sejak lama namun ternyata baru di era Soni, Revolusi Mental ini diperkenalkan dan ditanamkan ke jajaran Birokrasi Pemprov oleh Dirjen Otda tersebut.
Di era Soni pula budaya Betawi mendapatkan tempat yang utama dalam mewarnai identitas kota Jakarta. Oleh karena itu untuk mengenang kegigihan Sumarsono mengangkat budaya Betawi sebagai ikon Jakarta, paduan suara akan membawakan lagu khas Betawi “Kicir-Kicir”.
“Mereka (grup paduan suara,red) akan menyanyikan empat lagu, Mars Revolusi Mental, Mars DKI, Indonesia Pusaka, dan Kicir-kicir,” ujarnya Kepala Bagian Acara Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Sumartono yang memimpin agenda acara Pelepasan Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.
Sebelum acara pelepasan tersebut, akan diawali dengan kegiatan senam bersama Soni serta istrinya pada 10 Februari 2017. Soni akan dilepas oleh 3.450 pegawai di lingkungan DKI Jakarta yang akan menghadiri acara senam.
“Acara puncaknya, akan ada pemberian bunga berupa hand bouquet oleh pemuda-pemudi. Kemudian ada pembacaan puisi dan terakhir kata sambutan dari Soni untuk para pegawai DKI,” ujar Tono di Balai Kota DKI, Kamis, 2 Februari 2017.
Jajaran Pemprov DKI Jakarta, lanjut Tono, telah menyusun rangkaian acara pelepasan tersebut dalam rapat teknis bersama satuan kerja perangkat daerah. “Kami mengadakan rapat koordinasi seluruh SKPD terkait dengan persiapan melepas Pak Plt Gubernur,” ujar Tono.
Esok harinya, pada 11 Februari 2017, Soni akan bersilaturahmi dengan awak media di rumah dinasnya yang beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat. Kemudian, pada malam harinya, ia akan ke Balai Agung DKI dan makan malam bersama pejabat eselon I dan II. Gubernur dan Wakil Gubernur definitif Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat juga akan diundang dalam acara itu.
Dalam kesempatan itu, Tono menyebutkan, Soni juga akan menyerahkan nota kerja akhir kepada Ahok dan Djarot. Keduanya akan kembali aktif menjabat sebagai gubernur-wakil gubernur pada 12 Februari 2017.
Soni sebelumnya ditunjuk Menteri Dalam Negeri mengisi jabatan sementara sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI pada 28 Oktober 2016-11 Februari 2017.
Meski hanya 3 bulan 11 hari, kehadiran Soni memimpin Jakarta telah meninggalkan kenangan dan kesan bagi para birokrasi dan DPRD DKI Jakarta. Soni dikenal sebagai pemimpin yang supel, sederhana, ramah dan mengayomi.
“Sewaktu kita dipimpin pak Soni, suasana kerja kami di jajaran birokrasi DKI Jakarta rasanya adem, beliau sosok yang bijak dan santun, kami sudah menganggap beliau sebagai ayah kami, kami merasa kehilangan ketika pak Soni harus meninggalkan kami untuk kembali ke Kemendagri,” ujar salah satu pejabat eselon II yang enggan disebutkan jati dirinya.
Salah satu kebijakan monumental yang ditinggalkan Soni adalah kembali terajutnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD kembali harmonis sehingga kebijakan dan pengesahan Perda berjalan lancar. Soni telah menyusun dan menetapkan APBD perubahan 2016, APBD 2017, Perda Organisasi Perangkat Daerah yang lebih ramping, dengan mulus dan tepat waktu.
Soni juga punya peran besar dibalik penataan manajemen pemerintahan yang lebih tertib. Soni menata kembali prosedur pelelangan proyek sesuai prosedur KUA PPAS dan mendapatkan pengesahan dari DPRD.
Dibawah kendali Soni pula, uang negara (Dana APBD Pemprov DKI,red) sebesar 450 Miliar bisa diselamatkan dari ancaman korupsi. Saat itu Soni menolak dan membatalkan pembayaran ganti rugi pelepasan lahan bekas Kedubes Inggris yang setelah diselidiki kepemilikan lahan tersebut ternyata status hak pakai milik negara..
Soni juga yang membantu pengelola kereta cepat MRT mendapatkan kemudahan dalam pembebasan lahan. Karena sebelumnya warga pemilik tanah menolak ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Setelah Soni turun tangan menemui BPN dan membuat kebijakan, pembebasan lahan menjadi lancar.
Soni pula tokoh dibalik kesuksesan Pemprov DKI Jakarta merampingkan jabatan birokrasi. Seribu lebih jabatan yang tidak efisien dihapuskan dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penataan organisasi pemerintahan ini mampu menghemat APBD hingga Rp 200 miliar per tahun.
