Kasus Persekusi Polisi Selidiki Dugaan Adanya Perintah Ormas

Kasus Persekusi Polisi Selidiki Dugaan Adanya Perintah Ormas

"Selain mendapat kekerasan secara verbal, remaja berusia 15 tahun itu juga mendapat kekerasan fisik. M dipaksa meminta maaf dan mengakui perbuatannya, lantaran dituduh mengolok-olok ormas dan pimpinannya melalui Facebook. Bahkan, M diancam akan dilukai jika mengulangi perbuatan serupa."

Kasus Persekusi Polisi Selidiki Dugaan Adanya Perintah Ormas


Telegraf, Jakarta – Polda Metro Jaya terus memburu pelaku lainnya persekusi remaja di Cipinang, Jakarta Timur, termasuk mendalami gerakan massa yang dianggap cukup terkoordinir. Kepala Subdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan menegaskan pihaknya juga akan mendalami apakah kegiatan ini atas perintah pimpinan ormas.

“Apakah ada instruksi dari atas, dari ormas, atau berdiri sendiri. Semua asumsi-asumsi penyidik, pasti kita bangun. Sekarang kita lagi berupaya pembuktian. Ini kita dalami semua,” ujar AKBP Hendy F Kurniawan, Jakarta, (3/6/2017).

Polisi telah menahan dua terduga pelaku persekusi remaja M dan orangtaunya di Cipinang, Abdul Mujid dan Matsunin. Mereka ditahan sejak Jumat malam 2 Juni 2017. Di antara keduanya mengaku sebagai anggota ormas Front Pembela Islam (FPI). Kedua pelaku diduga melakukan persekusi terhadap remaja M dan ibunya secara ramai-ramai dengan sejumlah massa sebuah kelompok Ormas.

Selain mendapat kekerasan secara verbal, remaja berusia 15 tahun itu juga mendapat kekerasan fisik. M dipaksa meminta maaf dan mengakui perbuatannya, lantaran dituduh mengolok-olok ormas dan pimpinannya melalui Facebook. Bahkan, M diancam akan dilukai jika mengulangi perbuatan serupa.

Para pelaku persekusi dapat dikenakan Pasal 80 ayat 1 juncto Pasal 76c UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

RW Terlibat?
Dalam kasus dugaan persekusi terhadap M bocah 15 tahun dan ibunya, polisi sudah memeriksa delapan saksi yang di antaranya adalah ketua RW setempat.

“Ya kita dalami keterangan saksi-saksi semua. Termasuk Pak RW masih kita periksa secara maraton,” kata Hendy. Polisi juga menjelaskan pihaknya juga mendalami peran Ketua RW saat para pelaku melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap remaja M dan ibunya.

Sebab dari video yang viral, kata Hendy, tindakan persekusi tersebut dilakukan di kantor RW. Karena itu, bukan tidak mungkin ketua RW mengetahui tindakan persekusi itu.

“Kita lihat perannya seperti apa. Kalau dia tahu dengan maksud untuk melakukan intimidasi itu, ya kena (bisa tersangka),” ujar dia.

Hendy menegaskan, besar kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus persekusi remaja di Cipinang.

“Jangankan ikut, dia membiarkan saja bisa kena. Itu sedang kita dalami, ini kita bagi tim, untuk secepatnya bisa kita lakukan penangkapan,” ujar dia.

Untuk itu, kata Hendy, selain memburu lima terduga pelaku lainnya, pihaknya terus mendalami peran dari saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan.

Baru-baru ini terjadi persekusi terhadap remaja 15 tahun berinisial M dan orangtuanya di Cipinang, Jakarta Timur. Selain mendapat intimidasi, M dan orangtuanya juga mendapat kekerasan fisik. Para pelaku diduga anggota ormas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, bentuk kekerasan apapun berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang, tak dibenarkan di negara hukum. Termasuk, persekusi yang baru-baru ini diduga dilakukan anggota ormas.

“Apapun permasalahannya, memaki, caci di masyarakat di negara hukum ini tidak dibenarkan,” kata Jazuli di sela-sela buka puasa di rumah dinasnya, Kali Bata, Jakarta Selatan, Sabtu malam, (3/6/2017).

Menurut Jazuli tidak boleh ada kelompok lain di Indonesia yang anti terhadap NKRI, kebinekaan, dan Pancasila.

Selain itu, kata dia, tak boleh ada kelompok manapun yang main hakim sendiri, karena Indonesia negara hukum, maka semua urusan harus dikembalikan ke hukum. (Red)


Edo W.

close