Telegraf — Praktisi hukum dan kolumnis, Agus Widjajanto, menyoroti keterkaitan antara kasus kekerasan yang menimpa tokoh kritis dengan potensi dinamika yang lebih luas terkait stabilitas keamanan nasional. Kepada wartawan, Rabu (01/04/2026), ia mengungkapkan adanya informasi yang beredar di kalangan hedge fund dan perbankan internasional mengenai sinyal samar dari sumber kredibel bahwa “segala sesuatu sedang bergerak cepat”.
Menurut Agus, sinyal tersebut perlu dibaca dalam perspektif geo-strategis dan geo-politis global, di mana terdapat indikasi pihak tertentu yang menginginkan Indonesia berada dalam kondisi tidak stabil secara politik maupun keamanan. Sasaran utamanya, kata dia, adalah melemahkan pemerintahan yang sah serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Jika informasi seperti ini sudah beredar di kalangan hedge fund dan bankir global, maka tidak bisa dianggap remeh. Indonesia saat ini berada di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga sangat strategis dalam peta kepentingan global,” ujarnya.
Dalam konteks kasus air keras yang menjadi perhatian publik, Agus mengingatkan agar masyarakat tidak hanya melihat peristiwa secara parsial, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk dalam bentuk information warfare atau perang informasi.
Ia menilai, dalam era digital saat ini, operasi untuk menciptakan instabilitas tidak selalu dilakukan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui pembentukan opini publik, framing media, hingga eksploitasi isu-isu sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia.
“Kasus seperti ini sangat rentan dimanfaatkan untuk membangun narasi tertentu. Misalnya dengan menggiring opini bahwa negara gagal melindungi warganya, atau bahkan menuduh institusi tertentu tanpa proses yang utuh. Ini berbahaya jika tidak disikapi secara kritis,” tegasnya.
Agus juga menyinggung fenomena di mana sejumlah pegiat hak asasi manusia terlihat sangat gencar membangun framing tertentu di ruang publik. Ia tidak menampik pentingnya peran advokasi HAM, namun mengingatkan agar publik tetap kritis dalam menilai motif di balik narasi yang berkembang.
“Pertanyaannya, apakah semua framing itu murni untuk membela kepentingan rakyat, atau ada tujuan lain yang lebih besar? Publik perlu jernih melihat ini. Jangan sampai kita tanpa sadar dimanfaatkan oleh pihak asing untuk menciptakan distabilitas di dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya indikasi framing yang cenderung mendiskreditkan institusi strategis seperti TNI. Menurutnya, jika narasi tersebut dibangun secara sistematis dan tidak berimbang, maka berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional.
Dalam analisisnya, perang informasi kini menjadi instrumen utama dalam kontestasi global. Narasi dapat dibentuk melalui berbagai kanal, mulai dari media massa hingga platform digital, untuk memengaruhi persepsi publik secara luas dan cepat.
Karena itu, Agus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta meningkatkan literasi digital dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
“Rakyat harus tahu dan cerdas. Jangan mau diadu domba. Stabilitas nasional adalah kepentingan bersama yang harus dijaga oleh semua pihak,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perspektif terkait pola teror yang menimpa kelompok kritis. Ia mengingatkan adanya potensi provokasi yang bertujuan membangun opini bahwa pemerintah bersifat otoriter.
“Kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang ada peristiwa yang justru dibuat seolah-olah. Anda mengerti ya? Itu namanya provokasi. Itu ada di buku intelijen, namanya false flag operation,” tegasnya.
Prabowo menjelaskan bahwa false flag operation merupakan taktik di mana suatu aksi dirancang agar tampak dilakukan oleh pihak tertentu, padahal pelaku sebenarnya adalah pihak lain dengan tujuan mengalihkan tuduhan dan membentuk persepsi publik.
Ia menganalogikan praktik tersebut dengan sejumlah peristiwa di tingkat internasional yang kerap dimanipulasi aktornya. Dalam konteks nasional, ia mengisyaratkan bahwa rentetan kejadian yang menimpa tokoh-tokoh kritis dapat dimanfaatkan untuk merusak citra demokrasi di bawah kepemimpinannya.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan bahwa maraknya konten kritis di media sosial justru menunjukkan bahwa ruang kebebasan berpendapat tetap terbuka dan tidak dibatasi oleh pemerintah.
Pernyataan tersebut memperkuat pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai bentuk provokasi dan operasi informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik. Dalam situasi global yang dinamis, persatuan nasional dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
