Telegraf – Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
Hal tersebut dilontarkan JK untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah sebagai bagian dari proses mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik (Kian Gie) atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua,” ujar JK.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun ikut angkat bicara. Menurutnya, pernyataan itu sudah dihadapi pemerintah sejak dulu, bahkan saat JK masih menjabat sebagai Wapres.
“Pertanyaan Pak JK tentang ‘Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi’ harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon,” kata Mahfud pada akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Senin (15/02/2021).
Mahfud menyebut JK tidak bermaksud menuding pemerintahaan saat ini jika ada pengkritik akan dipanggil polisi. Mahfud sekedar mencontohkan terdapat sejumlah kasus pemanggilan kepada para pengkritik ketika JK menjabat Wapres.
Dia menyebutkan kasus Sarachen dan Muslim Cyber Army, serta akun Piyungan yang mencuat ketika JK menjabat sebagai orang nomor dua di Tanah Air. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) itu menegaskan, praktik lapor melapor terhadap kritikan merupakan relasi antar warga negara, dan bukan hubungan antara negara dengan warganya.
“Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaen, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” terangnya.
Photo Credit: Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). REUTERS
