Telegraf, Ankara – Ketegangan antara Turki dan Jerman meningkat, Jumat (03/03/2017) setelah pemerintah Ankara menuding Berlin berupaya untuk memengaruhi suara warga Turki di Jerman untuk tak memilih Recep Tayyip Erdogan pada referedum 16 April mendatang. Erdogan menuding Jerman berusaha menghalangi warganya di Jerman untuk menggelar pawai dukungan terhadap dirinya.
Erdogan sangat berkepentingan dengan situasi warganya di Jerman karena negara Bavaria tersebut merupakan penampung migran Turki terbesar di Eropa. Warga Turki membanjiri Jerman sejak 1960-an saat pemerintah Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja asing untuk membangun kembali perekonomian Jerman yang saat itu baru pulih dari kehancuran akibat Perang Dunia II.
Seperti diketahui, pada awal Februari 2017 lalu, Erdogan telah menyetujui RUU reformasi konstitusi yang membuat kekuasan presiden semakin besar. Dalam hal ini, sistem parlementer yang selama ini dijalankan akan diganti mejadi sistem presidensial. Dengan demikian, jabatan presiden menjadi sangat penting karena menentukan banyak keputusan vital negara.
Turki mengatakan bahwa Jerman harus “belajar tata krama” jika masih ingin menjaga hubungan baik kedua negara.
Menteri Luar Negeri Mevlut Casuvoglu menyampaikan hal tersebut setelah dua pemerintahan kota Jerman melarang sejumlah menteri asal Turki berbicara dalam pertemuan dengan para pendukung Presiden Tayyip Erdogan.
Reuters menyebutkan komentar Casuvoglu menggambarkan semakin buruknya hubungan antara kedua negara, terutama setelah munculnya insiden terbaru di mana Turki menangkap Deniz Yucel, koresponden surat kabar ternama Die Welt, pada Senin lalu.
Pada Kamis, Jerman menyatakan bahwa penangkapan tersebut telah menimbulkan keretakan besar dalam hubungan diplomatik dengan Turki. Ini adalah untuk pertama kalinya seorang koresponden asal Jerman diciduk terkait upaya kudeta gagal pada Juli tahun lalu.
Sementara itu di Ankara pada Jumat, Casuvoglu mengatakan bahwa ” jika diperlukan kami akan membalas dengan segala macam cara.
“Larangan pertemuan di Jerman itu adalah sebuah isyarat bagaimana Jerman dan negara-negara Barat telah menerapkan standar ganda,” kata dia.
Pemerintah kota Gaggenau pada Kamis membatalkan izin pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh menteri asal Turki, Bekir Bozdag. Dia rencananya akan berpidato meminta dukungan 1,5 juta warga Turki di Jerman untuk referendum penambahan wewenang presiden pada April mendatang.
Otoritas kota beralasan soal kurangnya tempat parkir dalam pertemuan itu.
Menanggapi larangan tersebut, Bozdag membalas dengan membatalkan jadwal pertemuan dengan menteri di Jerman dan langsung pulang ke Turki.
“Pihak Jerman mengatakan bahwa jika ada menteri dari Turki yang datang, mereka harus bertemu dengan menteri Jerman. Kami tidak terima tekanan tersebut,” ucap Casuvoglu.
“Jika Anda ingin menjaga hubungan baik dengan kami, maka Anda harus belajar tata krama. Ini adalah pesan kami untuk Jerman,” kata dia.
Pemerintah di Ankara juga memanggil duta besar Jerman untuk meminta penjelasan.
Larangan yang sama juga diterapkan oleh kota Cologne terhadap sebuah acara yang akan dihadiri oleh Menteri Perekonomian Turki, Nihat Zeybecki, pada Ahad karena alasan keamanan. (Red)
