Telegraf – Persoalan bantuan sosial menjadi topik menarik dalam perhelatan debat terakhir Capres 2024 di JCC Jakarta, Minggu (04/02/2024) malam. Pembagiannya yang asal-asalan dan jumlahnya yang meningkat di tahun politik disinyalir dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Persoalan itu muncul saat Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertanya pada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Ganjar menanyakan pendapat Anies terkait penyaluran bansos yang masif akhir-akhir ini.
“Bansos adalah kewajiban negara dan kita punya problem karena banyak klaim seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok tertentu. Bagaimana pak Anies menanggapi ini agar bansos tidak saling klaim, bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan,” tanya Ganjar.
Anies dengan semangat menjawab pertanyaan Ganjar itu. Menurutnya, bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan untuk si pemberi bantuan.
“Dan diberikan sesuai kebutuhan, sesuai waktu. Bukan dirapel semuanya. Selain itu, bansos harus diberikan dengan pendataan yang baik, mekanismenya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan,” tegas Anies.
Usai debat, Ganjar menegaskan bahwa persoalan bansos menjadi isu yang aktual di publik. Publik bertanya, kenapa ada klaim dari pihak tertentu terhadap pemberian bansos.
“Selain itu, anggarannya juga meningkat dan frekuensi pemberiannya jauh lebih banyak lagi di awal tahun ini. Maka tentu kami menanyakan agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ucapnya.
Isu bansos lanjut Ganjar sangat dipolitisasi saat ini. Klaimnya terjadi di mana-mana dan seolah-olah itu dari kelompok mereka.
“Makanya kami tanyakan di debat agar publik tahu. Kan ramai di media kalau ada survey rakyat harus menjawab milih ini, kalau tidak nanti tidak dikasih bansos. Yang seperti ini kan mesti dijelaskan agar publik paham dalam menentukan pilihan,” tegasnya.
Ganjar juga meminta seluruh masyarakat mengawasi persoalan bansos akhir-akhir ini. Termasuk DPR sebagai perwakilan rakyat diminta melakukan pengawasan.
“Kan aneh, kok (bansos) naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol agar tidak disalahgunakan. Maka klaim yang muncul mesti kita kontrol agar tidak terjadi klaim sepihak. Saya tegaskan, bansos adalah kewajiban negara dan digunakan untuk rakyat,” pungkasnya.
