Telegraf – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengingatkan bakal mengambil langkah hukum apabila terus menerus dikait-kaitkan dengan upaya kudeta Partai Demokrat (PD).
Moeldoko meminta agar elit Demokrat berhenti menekannya terus. Namun bila tindakan ini terus dilakukan, ia mengancam akan mengambil langkah-langkah tertentu yang diyakini. Kendati demikian, tidak dijelaskan lebih detail langkap apa dan perihal tindakan ke depannya itu.
“Saya ingin mengingatkan semua yah, saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya,” katanya, Kamis (25/02/2021).
Moeldoko memastikan tidak tahu menahu soal adanya upaya kudeta terhadap partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
Moeldoko berdalih tidak lagi mengikuti perkembangan terbaru terkait partai yang ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mantan Presiden RI ke 6 yang kini menjadi Ketua Majelis Tinggi di partai Demokrat itu.
“Emang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ikutin ya,” ungkapnya.
Moeldoko mengatakan bahwa dirinya sudah disibukkan oleh persiapan pernikahan putri bungsunya akhir-akhir pekan ini, sehingga ia mengatkan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di internal partai Demokrat.
“Karena seperti yang tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu. Saya pesan seperti itu saja. Karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya sejumlah petinggi dari Partai Demokrat menuding Moeldoko turut serta andil dalam upaya kudeta partai itu. Bahkan SBY menyebut langsung nama kepala KSP itu.
““Nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin (Kepala BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya,” kata SBY dalam cuplikan video yang disebarkan oleh DPP Demokrat, Rabu, (24/02/2021).
Presiden ke-6 RI itu juga yakin bahwa sejumlah pejabat yang masih aktif dipemerintahan seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly hanya dicatut namanya oleh Moeldoko.
“Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ka BIN Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya. Partai Demokrat percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas. betul-betul tidak tahu menahu dan tidak masuk diajak jika ingin mengganggu Partai Demokrat,” katanya.
Photo Credit: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai keputusan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan tak perlu sampai melakukan referendum. TELEGRAF/Koes W. Widjojo
