Telegraf – Di bawah kepemimpinan Ketua BNSP yang baru Perode 2023-2028, Syamsi Hari, BNSP terus berbenah, melakukan proses continous improvent dengan terus menyempurnakan manajemen BNSP, dan semakin masif dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan di berbagai sektor.

Setelah pelantikan para Komisioner BNSP pada tanggal 13 November 2023, Syamsi Hari selaku ketua BNSP yang disupport oleh Sekretariat BNSP langsung merapatkan barisan dengan mengkoordinasikan seluruh anggotanya, langsung tancap gas melanjutkan pelayanan publik di bidang sertifikasi kompetensi profesi.  BNSP sebagai satu-satunya Badan resmi Negara yang mendapat mandat untuk mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada publik dalam bidang sertifikasi kompetensi profesi.

Memasuki awal Desember 2023, Syamsi Hari menugaskan Amilin, sebagai salah satu anggota BNSP yang saat ini masih berstatus sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk memenuhi undangan sebagai narasumber dalam kegiatan Studium General yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jumat 1 Desember 2023 dengan tema: “Urgensi Sertifikasi Kompetensi untuk Keunggulan Kompetitif Mahasiswa di Era 4.0 Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam pemaparannya, Amilin yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2019-2023 ini menyatakan bahwa untuk memasuki dunia kerja saat ini di era rovolusi industri 4.0 dan society 5.0, mahasiswa harus memiliki keunggulan kompetitif dengan cara menyiapkan pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan regulasi sehingga para lulusan perguruan tinggi merasa optimis dan percaya diri mampu bersaing dengan tenaga kerja global dalam menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan Studium General ini dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Afdawiza, S.Ag, M.Ag. Dalam sambutan membuka acara, Afdawija menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi ini penting dimiliki oleh mahasiswa untuk melengkapi fortofolio Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai pertanda bahwa setelah nanti lulus dari perguruan tinggi, mereka siap memasuki dunia kerja global dengan bekal kompetensi terstandar yang dimiliki dan mendapat rekognisi dari negara.

Kegiatan Studium General ini dihadiri oleh para mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya di Convention Hall lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Para peserta tampak begitu antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Studium General ini, yang ditandai dengan banyaknya peserta yang hadir memenuhi ruang acara dari awal hingga selesainya acara.

Setelah narasumber selesai menyampaikan pemaparannya, banyak para peserta yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut untuk melakukan pendalaman materi yang disampaikan oleh narasumber, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, smart, dan sangat futuristik. Suasana diskusi berjalan hangat, dinamis, dan kondusif sehingga para peserta mendapat banyak pencerahan ilmu pengetahuan dari narasumber tentang pentingnya sertifikasi kompetensi profesi bagi mahasiswa.

Telegraf – Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay/Provinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor menyinggung watak Orde Baru dan militeristik sosok capres/cawapres pilpres 2024 yang sulit diterima mayarakat Papua karena masih memiliki trauma yang mendalam.

Menurut Finsen, memasuki tahapan kampanye politik yang dimulai dari hari ini, Selasa 28 November 2023 hari ini sampai 10 Februari 2024, Dewan Adat Papua mengeluarkan seruan moral kepada segenap elemen masyarakat adat Papua dan penduduk di enam provinsi di tanah Papua agar cermat memilih pemimpin.

Selain menolak pemimpin berwatak Orde Baru yang militeristik, dewan adat juga tidak menganjurkan memilih pemimpin yang punya rekam jejak politik identitas.

“Dewan Adat Papua (DAP) sebagai rumah besar masyarakat adat Papua memandang bahwa dewan adat Papua sebagai pemegang otoritas adat di tanah Papua dengan ini menyerukan kepada segenap masyarakat adat Papua maupun penduduk yang mendiami enam provinsi di tanah Papua untuk tidak boleh memilih calon presiden republik Indonesia dengan rekam jejak diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan memainkan politik dinasti dengan menggunakan “Kewenangan Tertentu” untuk merebut kekuasaan di dalam negara republik Indonesia ini,” kata Finsen Mayor melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).

Dewan adat Papua juga menolak dengan tegas calon pesiden yang maju dengan menggunakan politik identitas karena akan menghancurkan semua tatanan kehidupan masyarakat di tanah Papua maupun di seluruh wilayah di Indonesia.

Bagi Dewan Adat Papua, masyarakat adat Papua mengalami kondisi trauma militeristik (ketakutan yang mendalam atas kekejaman militer) di masa lalu yang mengalami tindakan represif oleh rezim Orde Baru sehingga sampai saat ini banyak sekali korban-korban pelanggaran HAM berat yang diabaikan dan tidak pernah ada perhatian khusus dari negara terhadap kondisi hidupnya hingga saat ini.

“Maka kami serukan agar melihat dengan hati nurani yang tulus dan bersih bahwa sesungguhnya kita memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak baik dan bersih atau berpihak kepada rakyat kecil serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Papua dan juga segenap penduduk di tanah Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, dewan adat Papua meminta masyarakat adat Papua dan penduduk di tanah Papua untuk memilih pemimpin yang mencintai, menghormati harkat dan martabat orang Papua.

Memilih pemimpin yang berpihak kepada kaum kecil atau rakyat jelata, memilih pemimpin yang kemudian tidak akan melakukan operasi militer di tanah Papua tetapi mengedepankan pendekatan humanistik atau dialog berasas kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan dan masa depan Papua yang lebih baik.

“Kami juga menyerukan kepada segenap anak-anak adat Papua yang ada di pemerintahan maupun diberbagai partai politik untuk memikirkan masa depan masyarakat adat Papua dan masa depan generasi penerus orang Papua dengan tidak mengajak masyarakat adat Papua maupun penduduk Papua untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak diduga kuat terlibat sejumlah pelanggaran HAM di tanah Papua dimasa lalu,” ajaknya.

Juga mengajak anak-anak adat Papua untuk jangan mengajak atau mengarahkan masyarakat adat Papua maupun penduduk enam provinsi di tanah Papua untuk memilih pemimpin yang menggunakan politik identitas ataupun suku, agama dan ras atau antar golongan (SARA) karena akan merusak tatanan kehidupan sehari-hari di tanah Papua maupun di seluruh wilayah di Indonesia.

Telegraf – Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 mendapat sambutan luar biasa saat bersilaturahmi di Tongkonan Sangullele atau Kantor Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja, Toraja Utara, Sabtu (25/11/2023).

Ribuan warga berkumpul di halaman kantor BPS dan menyambut kedatangan Ganjar sekitar pukul 12.45. Sejumlah pendeta didampingi tokoh agama yang lain menyematkan Pasappu (penutup kepala), sarung dan selendang khas Toraja kepada Ganjar.

Ganjar kemudian berdiskusi dengan tokoh lintas agama berkait bangsa, toleransi, pariwisata hingga isu perempuan. Di penghujung acara, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mendapat kado spesial berupa ukiran khas Toraja dan sepu atau tas selempang.

Dalam ukiran itu tersematkan gambar matahari yang menyimbolkan tentang kehidupan. Dan, di bagian atas terdapat tanduk kerbau atau banteng.

Ketua Umum Sinode Gereja Toraja, Pendeta Alfred Anggui mengatakan bahwa Tongonan Sangullele adalah rumah buat semua umat bergama. Tempat kumpul semua tokoh lintas agama dan organisasi.

“Kita bersyukur Pak Ganjar Pranowo ada di sini begitu menyentuh hati masyarakat sini. Kami sambut dengan sukacita, ini teman-teman dari lintas agama menyambut Pak Ganjar dan kita makan sama-sama,” ujarnya.

Menurutnya, warga Toraja sangat merindukan Ganjar, sehingga sambutan warga sangat meriah.

“Pak Ganjar seminggu lagi mau dateng saya dapat banyak WA ‘itu saya boleh foto kah?’ ada satu kawan pendeta ‘aku yang harus bawa bakinya, dan lain-lain’. Sepertinya masyarakat Toraja rindu sekali ya menantikan kedatangan Pak Ganjar,” paparnya.

Alfred menambahkan bahwa Ganjar merupakan sosok pemimpin yang mencintai NKRI dan punya kepedulian terhadap masyarakat kecil.

“Hadiah (ukiran) di bagian luar bingkai toraja itu matahari simbol kehidupan, dan di atas ada tanduk kerbau,” jelasnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku sangat terkesan dan terharu karena sambutannya luar biasa.

“Saya tidak menyangka sambutannya begitu luar biasa. Terimakasih,” tuturnya.

Ia menceritakan, diberi sajadah dan kopiah saat hendak salat dhuhur di Tongkonan Sangullele.

“Tadi saya diberi sajadah dan kopiah untuk salat dhuhur. Inilah yang harus kita rawat, kita jaga,” tandasnya.

Telegraf – Hari ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangkalan dalam sebuah upacara yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta.

Pj. Bupati Bangkalan, DR. H. Arief M Edie, M.Si, turut hadir bersama Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan.

Peresmian MPP ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Bangkalan tetapi juga bagian dari serangkaian peresmian MPP di 12 daerah di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Menpan RB sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air.

Meskipun MPP Bangkalan telah beroperasi sejak tahun 2020, peresmian resmi dilakukan pada tahun 2023 setelah melalui proses penilaian dari Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB.

Penilaian tersebut mengidentifikasi beberapa kekurangan yang kemudian diperbaiki agar MPP Bangkalan memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Keberadaan MPP di setiap daerah dianggap strategis sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan memperbaiki kekurangan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat MPP dalam memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menjaga agar proses dan produk pelayanan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MPP Kabupaten Bangkalan saat ini menyediakan 105 jenis produk layanan yang melibatkan 13 instansi yang telah bergabung. Sinergitas antar OPD pelayanan publik dan instansi vertikal terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan publik.

Secara operasional, proses bisnis pelayanan dan kinerja petugas di MPP Bangkalan secara berkala dievaluasi oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB, Ombudsman perwakilan Jawa Timur, serta Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan ketentuan.

Peresmian MPP Kabupaten Bangkalan hari ini merupakan hasil dari upaya, komitmen, dan dukungan semua pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie, yang menjadi salah satu Kepala Daerah yang responsif dalam membangun birokrasi profesional, menyampaikan harapannya agar MPP dapat menghadirkan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi menuju pelayanan publik yang berkelas dunia.

Dengan hadirnya MPP di Kabupaten Bangkalan, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik melalui empat ekosistem pelayanan MPP, yaitu direct service, mobile service atau layanan bergerak, self service, dan electronic service.

Daftar 12 MPP yang diresmikan pada hari ini mencakup berbagai daerah di Indonesia, menjadi bukti nyata implementasi reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik.

Berikut daftar 12 MPP yang diresmikan hari ini, antara lain:
1. Kabupaten Bengkalis
2. Kabupaten Lubuklinggau
3. Kabupaten Muara Enim
4. Kabupaten Tangerang
5. Kabupaten Magelang
6. Kabupaten Jember
7. Kabupaten Bangkalan
8. Kabupaten Pamekasan
9. Kabupaten Sintang
10. Kabupaten Banggai
11. Kabupaten Polewali Mandar
12. Kabupaten Ngada

Telegraf – Komunitas Perempuan Indonesia kembali menggelar acara sosialisasi di SMAN 1 Panggarangan, Lebak, Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman gender di lingkungan pendidikan.

Dalam program “Goes to Kampus dan Sekolah” yang didukung oleh Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKA), komunitas ini mengunjungi SMAN 1 Panggarangan,, Banten. Acara ini tidak hanya menjadi platform untuk membangun pemahaman tentang peka gender tetapi juga berkolaborasi dengan komunitas peduli pantai dan laut.

Lilis, perwakilan sekolah dari wakil kepala sekolah bidang agama, dengan penuh semangat menyampaikan pesan kepada para muridnya. Ia menegaskan agar mereka tidak membuang-buang waktu selama acara ini. Sebagai peserta, ia menginginkan agar mereka fokus dan benar-benar mendengarkan setiap detil presentasi hingga akhir.

Dalam sambutannya, Lilis tidak hanya berbicara tentang pentingnya acara ini, namun juga menyoroti tema kesetaraan gender. Ia menekankan bahwa di lingkungan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara.

Aisyah, yang mewakili komunitas pantai dan laut, juga memberikan pandangannya. Meskipun fokus pada lingkungan pantai, ia menekankan bahwa peran perempuan sangat penting dalam menjaga dan merawat laut. Sosialisasi ini dianggapnya sebagai kesempatan untuk memberikan pemahaman dasar kepada teman-teman sebaya.

Acara ini berhasil mengumpulkan 81 peserta, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari siswa-siswi SMAN 1 Panggarangan. Semoga pesan-pesan penting tentang pendengaran aktif dan kesetaraan gender dapat menginspirasi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pendiri Komunitas Perempuan Indonesia, Wiwit Musa’adah, sebagai narasumber utama, dengan tegas menguraikan aspek-aspek krusial terkait kesetaraan gender di konteks pendidikan. Dalam penyampaiannya, Wiwit juga menghadirkan beberapa contoh kasus yang signifikan dengan kehidupan sehari-hari, memberikan dimensi praktis pada permasalahan-permasalahan tersebut.

Selama eksposisinya, Wiwit tidak hanya membatasi diri pada topik kesetaraan gender, melainkan juga memerinci konsekuensi dari kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Penyajian materinya dilengkapi dengan data-fakta yang menggambarkan kompleksitas masalah ini dan mengajak para siswa untuk lebih mendalam dalam pemahamannya.

Telegraf – Komunitas Perempuan Indonesia yang didukung oleh Ika dan bermitra dengan Komunitas Peduli Laut dan Pantai mengunjungi MA Darul Ulum Panyaunan, Tidak hanya di kampus-kampus, kali ini, pesantren pun menjadi panggung bagi kumpulan Komunitas ini untuk sosialisasi kesetaraan gender dalam linkungan pendidikan.

Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum menjadi saksi dari lebih dari 88 peserta, terdiri dari siswa dan santri yang semangat untuk memahami isu kesetaraan gender.

Ustad Sarhadi, perwakilan dari para guru di MA Darul Ulum Panyaungan, menyampaikan pentingnya pelajaran ini bagi santri. “Mereka juga harus memahami kesetaraan gender sebagai bagian dari pembelajaran mereka,” ujarnya.

Ustad Sarhadi meminta kepada narasumber untuk terus memberikan materi yang sangat penting. “Jangan ragu untuk terus berbagi ilmu dan pengetahuan,” pintanya kepada para narasumber yang membawakan acara ini.

Tidak lupa, rasa terima kasih disampaikan kepada Komunitas Peduli Lingkungan Pantai dan Laut, serta Komunitas Perempuan Indonesia. “Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga semangat kesetaraan gender terus berkobar di setiap sudut pendidikan kita,” ucap Sarhadi dengan penuh harap.