Pimpinan DPR RI akan segera menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas penyelesaian polemik antara Komisi III DPR dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyangkut usulan rapat membahas kasus Djoko Tjandra yang dilaksanakan di tengah masa reses.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR maupun pimpinan Komisi III, dan ini kita akan bahas di rapim,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (28/07/20).
Diakui oleh Dasco, hingga saat ini dirinya sama sekali belum mengetahui apa jalan tengah yang akan diambil oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang ada. Politikus Gerindra itu berharap semua pihak bisa menunggu pelaksanaan rapim dimaksud.
“Kita akan bahas di rapim dalam waktu dekat,” katanya.
Kasus kaburnya Djoko Tjandra merembet kemana-mana termasuk berdampak ke DPR. Terbaru, pimpinan DPR berkonflik dengan pimpinan Komisi III yang membidangi hukum. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu membuat pernyataan yang mengejutkan karena dipicu informasi bagaimana Djoko mampu melibatkan oknum dari berbagai lembaga demi menjamin dirinya aman keluar masuk Indonesia.
“Kan ada yang bilang surat dari Kejaksaan, ada yang bilang surat dari Kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra bisa dapat surat jalan dari mana-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga,” imbuhnya.
Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan permintaan Komisi itu melaksanakan sebuah rapat gabungan dengan aparat penegakan hukum menyangkut informasi soal kaburnya Djoko Tjandra tak diberi izin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Sementara Azis sendiri menyatakan dirinya hanya menjalankan aturan Tata Tertib (Tatib) DPR. Sebab berdasarkan aturan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, rapat dengar pendapat pengawasan oleh komisi pada masa reses memang dilarang.
Hal ini kemudian berbuntut pelaporan Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Azis diduga melanggar kode etik karena tidak memberi izin rapat itu. “Demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan lembaga, DPR semestinya mengizinkan rapat. Dengan tidak mengizinkan inilah menurut saya ada kepentingan lain,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
