AHY Dinilai Hanya Teruskan Politik Pencitraan SBY

"Dalam politik kami diajarkan moralitas politik yaitu satunya kata dan perbuatan. Apa yang disampaikan oleh Marzuki Ali tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok SBY,"

AHY Dinilai Hanya Teruskan Politik Pencitraan SBY


Telegraf – Berawal dari pernyataan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie, yang mengungkapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku mantan ketua umum sekaligus pendiri Partai Demokrat pernah menyatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kecolongan dua kali saat Pilpres 2004, memunculkan berbagai reaksi dan tanggapan dari banyak pihak.

Salah satunya, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menanggapi “curhatan” Marzuki Alie tersebut.

“Dalam politik kami diajarkan moralitas politik yaitu satunya kata dan perbuatan. Apa yang disampaikan oleh Marzuki Ali tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok SBY,” kata Hasto, (19/02/2021).

Terbukti bahwa sejak awal SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri termasuk istilah “kecolongan dua kali’ sebagai cermin moralitas tersebut.

“Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh SBY telah dizalimi oleh Megawati, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa SBY menzalimi dirinya sendiri demi politik pencitraan,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut pengamat politik birokrasi dan pelayanan publik dari Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova Andika, menyebutkan bahwa dengan mempraktekkan teori politik victimization ini sebenarnya justru membuat SBY terlihat berusaha memanipulasi keadaan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mengkonstruksi kepentingan politiknya sendiri menjelang kontestasi Pilpres tahun 2004 saat itu.

Photo Credit: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 1 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama SBY saat acara Partai Demokrat. IG

Ia juga menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan apa yang diungkapan oleh Hasto terkait tanggapan Hasto yang substansinya menyebutkan bahwa orientasi politik SBY hanya mengeksploitasi pencitraan yang seolah dirinya tengah dizalimi yang bertujuan hanya untuk meraih belas kasihan publik.

“Hal yang dilakukan SBY merupakan sebuah bukti bahwa ia tidak memenuhi dan mempraktekkan hukum moralitas sederhana dalam politik terkait kata dan perbutan yang dilakukannya, sampai bertindak seakan-akan menjadi pihak yang dizolimi oleh Megawati, saya setuju dengan tanggapan Pak Hasto terkait permasalahan ini,” ujarnya.

Nova juga mengungkap bahwa untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari publik luas, tak melulu harus dengan mempraktekkan teori politik Viktimisasi yang pernah diterapkan oleh Partai Demokrat.

Baca Juga :   Webinar Muslimat NU, Dewi Arimbi Jelaskan Pentingnya Pencatatan Keuangan

“Karena masyarakat pun kini menjadi lebih kritis dalam menilai praktek kegiatan berpolitik di Indonesia. Teori politik victimization dan pencitraan yang tidak essensi adalah potret rapuhnya demokrasi, publik semakin cerdas memahami demokratisasi Indonesia,” imbuhnya.

Keadaan SBY yang merasa menjadi pihak yang dizalimi pun terlihat diikuti polanya oleh anaknya, dalam kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap tengah mempraktikkan teori politik victimization atau memposisikan diri sebagai korban dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Sementara itu, analis politik dan pimpinan Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, mengatakan bahwa dalam ranah politik praktis, para pakar Viktimisasi mengamati korban atau victimhood sering menjadi salah satu posisi politik yang menguntungkan sehingga banyak aktor politik menempatkan diri sebagai victimhood atau sebagai korban.

Hasto juga mengungkapkan sebuah kisah yang disampaikan oleh Alm. Prof. Dr. Cornelis Lay, bahwa sebelum Pak SBY ditetapkan sebagai Menkopolhukam di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, saat itu ada elite partai yang memertanyakan keterkaitan Pak SBY sebagai menantu Pak Sarwo Edhie yang dipersepsikan berbeda dengan Bung Karno, dan juga terkait dengan serangan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 1996.

“Yang mana dalam penetapan Pak SBY sebagai Menkopolhukam ditegaskan oleh Bu Mega bukan karena Pak SBY menantu Pak Sarwo Edhie, namun karena beliau adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Di sini terlihat jelas sikap Bu Mega yang lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan,” ujarnya.


Photo Credit: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 1 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

 

A. Chandra S.

close