Telegraf, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum merampungkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) kendatipun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2/2017 efektif sejak tanggal 11 Januari 2017. OTK disusun internal Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) melibatkan Biro Hukum dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN – RB). “OTK belum ada. Kami sudah bahas lama,” Indra Sakti dari BRKP KKP mengatakan kepada Redaksi.
Perpres 2/201 tentang penggabungan dua badan pada lingkup KKP. Dua badan tersebut yakni BRKP dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kelautan dan Perikanan (KP). Hasil penggabungan nantinya berdampak pada penciutan beberapa pejabat eselon I, II dan III. “Nantinya (hasil penggabungan BRPK, BPSDM) efisien. Selain, Perpres sudah terbit, (tugas dan fungsi) harus dijalankan.”
Sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 14 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2017 itu adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. “Dari Perpres, akan terbit Kepmen (Keputusan Menteri). Dampaknya, pasti ada penyesuaian (organisasi dan jumlah pegawai). Eselon II (dua), tadinya 9 menjadi 5 orang. Itu mungkin saja, dan ada juga penyesuaian jumlah eselon III (tiga).”
RKP Tahun 2017 sebagaimana dimaksud berisikan: a. Bab 1 Pendahuluan: Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika; b. Bab 2 Tema dan Sasaran Pembangunan: agenda prioritas pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran dan program-program; c. Bab 3 Prioritas Pembangunan Nasional: sasaran dan arah kebijakan prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas pembangunan nasional; d. Bab 4 Pembangunan Bidang: program-program pembangunan menurut bidang-bidang pembangun-an yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019; e. Bab 5 Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembang-an Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan; f. Bab 6 Kaidah Pelaksanaan: isu-isu pengarus-utamaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan norma-norma pembangunan; dan g. Bab 7 Penutup, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini. “Tujuan ke depan (Perpres Nomor 2/2017) untuk penghematan, sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi. Pola keuangan negara juga mendorong semua pegawai hemat.”
Penggabungan dua badan tersebut bukan berarti mengesampingkan tugas pokok dan fungsi kegiatan riset. Selama ini, semua unit di kementerian mengacu pada policy by research. Artinya kebijakan seorang menteri tetap didahului dari hasil riset. “Kami memberi masukan, saran kepada menteri.”
Tetapi keputusan seorang menteri untuk eksekusi, tidak harus full 100 persen dari rekomendasi badan riset. Karena hasil riset ibaratnya usulan untuk keputusan seorang menteri. Menteri pasti akan menelaah sampai sejauh mana kesesuaian hasil riset dengan penerapan di lapangan. “Kalau ada arahan, atau (hasil riset) tidak sesuai, bisa saja. Hasil yang kami ajukan, rekomendasikan tidak selalu pas dengan pemikiran ibu menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti).”
Sebelumnya, beberapa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku tidak tahu menahu secara detail mengenai program golden handshake (pensiun diri) yang ditawarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Sebagian pegawai juga meyakini bahwa “bolanya” ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (PAN – RB) Republik Indonesia. MKP Susi Pudjiastuti menawarkan program golden handshake sebagai realisasi restrukturisasi pegawai beberapa waktu yang lalu. Birokrasi KKP harus dibarengi dengan reformasi, terutama pembenahan SDM.
Selain itu, KKP juga terus mengencangkan ikat pinggang atau menghemat anggaran. KKP diharapkan bisa menjadi pelopor dalam hal strukturisasi pegawai. “Pengurangan PNS terutama honorer sudah efektif per 2 Januari 2017. Beberapa karyawan dari Biro Umum (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sudah ‘dirumahkan’. Setiap unit, rata-rata lima persen pengurangan jumlah karyawan,” kata salah seorang PNS (pegawai negeri sipil) Biro Umum KKP mengatakan kepada Redaksi.
Sumber yang tidak mau menyebutkan namanya mengaku, dampak langsung berupa beban kerja. Selama ini, pekerjaan administrasi dipegang oleh dua orang staf. Pekerjaan administrasi, output berupa laporan rutin yang harus diajukan kepada Kepala Biro setiap bulan. “Tapi sekarang, saya harus tanggung beban pekerjaan pegawai yang dirumahkan. Selama ini, saya tidak pernah berurusan dengan pekerjaan administrasi. Tapi karena tidak ada pegawainya, saya diminta untuk bantu.” (S.Liu)
