Telegraf, Jakarta – Program pengampunan pajak (tax amnesty) ternyata tidak mampu meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang hanya tumbuh 4,2 persen untuk tahun anggaran 2016, meski uang tebusan mencapai Rp107 triliun di akhir periode II.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan realisasi sementara pendapatan negara sebesar Rp1.551,8 triliun atau 86,9% dari target. Realisasi pendapatan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283,6 triliun atau 83,4% dari target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.62.4 triliun atau 107% dari target APBN-P 2016.
Rendahnya penerimaan perpajakan dibandingkan penerimaan PNBP secara persentase karena dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan belum pulihnya harga komoditas. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja penerimaan perpajakan tahun 2016 meningkat 3,5%.
Ia menyebutkan, penerimaan perpajakan yang naik 3,5% tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program tax amnesty. Penerimaan uang tebusan dari tax amnesty mencapai Rp107,0 triliun.
Namun, kata dia, apabila dirincikan lagi penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari pendapatan pajak non migas pada tahun 2016 sebesar Rp1.105,8 triliun atau 81,1% dari target APBN-P. Penerimaan PPh Migas sebesar Rp35,9 triliun atau 98,8% dari target. Sedangkan penerimaan negara dari bea dan cukai sebesar 178,7 triliun atau 97,2% dari target dalam APBN-P 2016.
Penerimaan pajak secara umum, Sri Mulyani mengatakan, mengalami pertumbuhan 4,2%. Namun kalau dilihat, penerimaan pajak lebih rendah Rp33 triliun dari outlook yang telah dia sampaikan pada awal bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, yang waktu itu diperkirakan akan berkurang Rp218 triliun.
“Tax amnesty kita sebesar Rp107 triliun menyumbang keseluruhan penerimaan ini sehingga kita membukukan positif 4,2 persen, penerimaan dari kepabebanan dan cukai juga 0,5 persen yang turun dari target APBN-P terutama akibat cukai,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pelaksanaan APBN-P 2016 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1).
Sri Mulyani menuturkan, realisasi PNBP jauh lebih besar dari yang diperkirakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan yakni sebesar Rp11,37 triliun, menjadi sebesar Rp262,359 triliun dari sebelumnya ditargetkan Rp245,83 triliun.
“Sehingga dari sisi pos penerimaan ini kita mengalami sedikit set off atau sebagian dari PNBP yang mengkompensir dari penerimaan perpajakan yang di bawah dari yang kita perkirakan awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja negara tahun 2016 sebesar Rp1.859,4 triliun atau 89,3% dari target APBN-P, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1,148,6 triliun atau 87,9% dari target, dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp710,85 triliun atau 91,6% dari target.
“Dengan demikian, defisit anggaran sebesar Rp307,67 triliun atau 2,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan realisasi sementara pembiayaan mencapai Rp330,3 triliun, maka dalam pelaksanaan APBN-P 016 terdapat SiLPA sebesar Rp22,7 triliun,” jelasnya. (Red)
Photo credit : Antara/Widodo S. Jusuf
