Telegraf, Jakarta – Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku tidak tahu menahu secara detail mengenai program golden handshake (pensiun diri) yang ditawarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Sebagian pegawai juga meyakini bahwa “bolanya” ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Republik Indonesia. “(insentif) berupa gaji yang ditawarkan (buat peserta golden handshake) kan 100 persen. Tapi teman saya, staf Itjen (Inspektorat Jenderal KKP) juga mengaku belum ada kejelasan. Bolanya tetap ada pada Kantor PAN-RB,” kata sumber Telegraf yang notabene PNS di KKP (25/11).
Sebagaimana MKP Susi Pudjiastuti menilai program golden handshake sebagai realisasi restrukturisasi pegawai. Birokrasi KKP harus dibarengi dengan reformasi, terutama pembenahan SDM. Selain itu, KKP juga terus mengencangkan ikat pinggang atau menghemat anggaran. KKP diharapkan bisa menjadi pelopor dalam hal strukturisasi pegawai. “Program tersebut (golden handshake) lebih ditujukan pada PNS yang usia 53 tahun ke atas. Saya tidak termasuk, karena (status) honorer. Tetapi beberapa teman yang sudah 53 tahun, atau jelang MPP (masa persiapan pensiun) juga belum tertarik. Kayaknya masih adem ayem.”
Program golden handshake menurut MKP bukan pembuangan pegawai atau penganjuran untuk pensiun diri. Sebaliknya KKP mempunyai misi dari pemerintah yakni pengurangan bebas anggaran. Sebagaimana Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah mengusung jargon ‘Revolusi Mental’. Jargon tersebut juga sudah didengungkan semasa kampanye Pemilu Presiden 2014. Jargon tersebut mencakup pengertian reformasi mental, metode dan budaya bekerja terutama pada lingkungan PNS dan pejabat tinggi negara. MKP Susi juga menegaskan ambisinya untuk menjadi leading department dalam kebijakan dan restrukturisasi PNS. Hal tersebut dijelaskan MKP di hadapan para PNS KKP dalam acara Town Hall Meeting di Ballroom KKP. “Kalau memang ada anjuran, kami tidak keberatan. Tetapi kami yakin (bahwa) formasi (program golden handshake) tidak bisa lepas dari Kantor Kementerian PAN – RB. Itu urusan Menteri PAN – RB. Kami juga sudah bekerja maksimal. Sejak pemerintahan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), kami yang mulai masuk MPP, juga tidak bisa lagi ibaratnya nepotisme. Dulu memang, ada PNS yang ‘titip’ anak, keponakan untuk jadi PNS, ibaratnya menggantikan dia (yang sudah pensiun). Sekarang tidak bisa lagi.”
Program golden handshake ditawarkan kepada PNS KKP secara sukarela. Sehingga MKP Susi melihat perlunya negosiasi lebih lanjut dengan Kantor Kementerian PAN – RB. Selama ini negosiasi, minimal untuk tahap permulaan sudah efektif. Kantor Kementerian PAN – RB juga melihat solusi efektif bagi pegawai yang ikut program golden handshake untuk berwirausaha. MKP Susi juga yakin bahwa program tersebut inovatif. Tunjangan sampai 100 persen. Awalnya, program hanya menawarkan 25 persen saja. MKP Susi juga yakin, program tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja KKP secara keseluruhan. Karena posisi yang ditinggalkan peserta program akan diisi oleh anak-anak muda berprestasi lulusan berbagai universitas terbaik di Indonesia. “Setahu saya, kalau kita punya prestasi, kerja disiplin, tetap dibutuhkan. Ada pegawai yang pensiun sejak tahun 2012 yang lalu. Tetapi karena tenaganya masih dibutuhkan, ia masih kerja di lingkungan KKP. Ia menerima honor sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta, seratus ribu rupiah). Itu sudah sesuai dengan UMR (upah minimum regional) tahun 2016. Karena sejak PNS, ia sangat disiplin bekerja.”
Yang bersangkut menjadi tenaga honorer sesuai prosedur sistem ketenagakerjaan, khususnya kontrak. Beberapa unit di lingkungan KKP mempekerjakan tenaga kontrak. “kami bukan outsourcing (tenaga kontrak), kecuali satpam.”
MKP Susi juga melihat situasi politik Indonesia dalam keadaan kurang kondusif. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pola keuangan negara dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Indonesia. KKP diharapkan ikut mengurangi beban negara, salah satunya dengan hemat penggunaan anggaran. Semua PNS KKP tidak boleh skeptic dengan persoalan anggaran. Keprihatinan untuk hemat anggaran bisa dengan pengurangan kegiatan perjalanan dinas ke berbagai daerah atau ke luar negeri. Sehingga MKP Susi yakin, penghematan kas negara bisa sampai Rp 300 – 400 triliun.”
Sementara itu, pengamatan Telegraf terhadap kinerja kementerian lain berbeda dengan apa yang dicanangkan MKP Susi Pudjiastuti. Misalkan Kementerian Perdagangan, yang teramati, banyak PNS yang luntang-lantung selama jam kerja. Bahkan salah seorang pemilik kantin di basement gedung utama Kemendag mengatakan bahwa banyak PNS yang sejak pagi sampai jam makan siang nongkrong di kantin. Selain itu, pressroom Kemendag juga sering dijadikan tempat “leyeh-leyeh”. Beberapa staf juga mengaku bahwa mereka honorer, tanpa mengikuti prosedur. PNS pada Biro Humas Kemendag sempat “titip” anak, keponakan untuk menjadi honorer tanpa mengikuti prosedur. (S.Liu)
Foto : Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) menawarkan program golden handshake (pensiun diri) yang ditawarkan kepada para PNS di KKP. | Ist. Photo
