Telegraf – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa peringatan Ke-75 Hari HAM Sedunia yang diperingati pada 10 Desember merupakan momentum refleksi pemenuhan HAM dalam peradaban dunia.
Bagi Indonesia, kata Atnike, peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini juga menjadi penting karena kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini menjadi kehormatan, sekaligus tanggung jawab besar bagi negara.
“Dua momen itu yang perlu kita rayakan, tetapi juga kita jadikan momentum refleksi, sejauh mana setelah hak asasi menjadi peradaban dunia, kehidupan bangsa-bangsa di dunia itu telah menjadi lebih setara, tidak hanya setara secara identitas, tetapi juga setara dalam hal kesejahteraan, kesempatan, dalam konteks inklusivitasnya,” katanya saat diskusi dengan media massa di Jakarta, Selasa (05/12/2023).
Ia menjelaskan, Indonesia sudah memiliki kementerian/lembaga yang ditujukan secara khusus memantau isu HAM. Selain Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, kata Atnike, juga ada komisi-komisi nasional yang fokus kepada hak-hak kelompok khusus.
“Ada Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” papar Atnike.
Dia menyebut komisi-komisi tersebut nantinya juga diundang dalam peringatan Ke-75 Hari HAM Sedunia yang secara nasional dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta pada Minggu, 10 Desember 2023.
Selain melihat kemajuan yang sudah dicapai Indonesia, Hari HAM Sedunia juga menjadi momentum melihat upaya yang perlu ditingkatkan dalam perlindungan hak-hak dasar. Ia berharap selebrasi itu dapat membawa dampak positif bagi peri kehidupan masyarakat Indonesia.
Sebagai lembaga negara independen, kata Atnike, Komnas HAM terus mencatat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perlindungan HAM. Ia berharap catatan tersebut bisa menjadi alarm pengingat bagi pemerintah akan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
“Apakah itu tantangan di dalam hak ekonomi sosial dan budaya, ya, di mana kita melihat tentu problem kesejahteraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara di wilayah Indonesia. Dari sisi hak sipil politik juga kita masih melihat terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menjelaskan bahwa tema nasional untuk Hari HAM Sedunia Ke-75 adalah “Harmoni dalam Keberagaman”. Menurutnya, tema itu penting karena sejalan dengan kondisi yang saat ini terjadi di Tanah Air.
“Ini sangat penting. Kenapa? Indonesia ini memiliki suku bangsa yang cukup banyak luar biasa. Apalagi tahun politik saat ini, harapannya adalah pemilu dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa ada suatu perpecahan, suatu diskriminasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kita harus mampu untuk menyatukan Indonesia dalam platform demokrasi,” ujar Dhahana.
