Telegraf – Presiden PKS Ahmad Syaikhu secara tegas menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Syaikhu menegaskan, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
“Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya!” katanya kepada wartawan, Kamis (01/09/2022).
Menurut Syaikhu, dampak dari kenaikan BBM bersubsidi ini adalah masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Mereka antara lain, tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, mak-mak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” tegasnya.
Syaikhu menegaskan, bahwa kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat yang masih banyak yang berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.
Ditambah lagi, saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan.
“Beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik,” ungkapnya.
“Kalau BBM dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi. Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi,” tegasnya lagi.
Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.
Syaikhu menyinggung pula pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM. Menurut Syaikhu, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
“Apalagi, Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi. Selain itu, Pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas,” pungkasnya.
