Telegraf – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, soal penunjukkan Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI Baru, bukan skenario dalam memberikan karpet merah untuk maju pada kontestasi pilihan presiden (pilpres) 2024.
Menurutnya, spekulasi dari berbagai pihak, soal dipilihnya Andika sebagai Panglima TNI hanya untuk modal mencalonkan diri sebagai Presiden 2024.
“Terkait dengan wacana bahwa Andika Perkasa berpeluang maju di pilpres 2024 setelah menjabat panglima itu persoalan lain yang bukan merupakan bagian dari skenario penunjukan dia sebagai calon tunggal panglima TNI. Meskipun, bahwa ada pihak yang berpendapat posisi Andika sebagai panglima bisa menjadi batu loncatan untuk melaju pada kontestasi pilpres 2024, menurut saya itu bagian dari kebebasan berpendapat. Saya menilai, itu merupakan pendapat spekulatif,” katanya pada Telegraf, pada Jumat (12/11/2021).
Kendati demikian, ia menambahkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak menjadi Capres dan Cawapres.
“Tapi, kalaupun Andika memiliki hasrat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, itu hak dia sebagai warga negara tapi tentu setelah dia pensiun dari jabatan panglima TNI pada Desember 2022 nanti”, paparnya.
Berdasarkan beberapa survei yang dirilis oleh SMRC pada September 2021, kesamaan latarbelakang militer menunjukkan bahwa elektabilitas Andika Perkasa masih dibawah Prabowo , AHY, dan Gatot Nurmantyo.
“Lantas, seberapa besar peluang Andika di pilpres? Tentu tergantung sejauhmana publik merespon sosoknya. Tapi sejauh ini, elektabilitas Andika sebagai capres masih sangat rendah. Berdasarkan survei SMRC September 2021, elektabilitas Andika baru 1 persen, masih jauh di bawah tokoh-tokoh dari kalangan militer lainnya,” urainya.
“Masih berdasarkan survei yang sama, kandidat dari kalangan militer yang paling tinggi elektabilitasnya masih belum bergeser dari Prabowo Subianto yang mendapatkan dukungan 20,7 persen, menyusul Agus Harimurti Yudhoyono 4,5 persen dan Gatot Nurmantyo 1,7 persen,” ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, elektabilitas mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Moeldoko belum mencapai 3 persen.
“Berkaca dari dua mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Moeldoko, elektabilitasnya juga masih sangat rendah, belum beranjak dari 3 persen. Dulu, elektabilitas mantan panglima TNI Wiranto juga tidak signifikan dibanding figur sipil. Justru elektabilitas tokoh berlatar belakang militer yang tinggi elektabilitasnya bukan dari jabatan panglima, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Dalam sejarah pemilihan langsung, baru SBY yang terpilih menjadi presiden,” paparnya.
Dengan elektabilitas 1 persen, Ia menambahkan bahwa jika Andika Perkasa mencalonkan sebagai capres, dipandang perlu upaya komunikasi dengan partai politik.
“Modal elektabilitas 1 persen masih belum cukup untuk merayu partai politik agar mau mendukung Andika. Karenanya, untuk melaju sebagai kandidat presiden, Andika masih harus mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. Lantas, apakah jabatan panglima TNI yang hanya 1 tahun bisa mendongkrak elektabilitasnya? Posisi panglima TNI bukan jaminan bisa mendongkrak elektabilitas,” katanya.
“Realitas tersebut mengkonfirmasi bahwa elektabilitas lebih berhubungan erat dengan faktor personalitas; karakter, rekam jejak, success story, popularitas dan kapabilitas. Sedangkan jabatan sekadar merupakan instrumen penunjang yang bisa digunakan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas sejauh dilakukan dengan tepat,” tambahnya.
Dengan demikian, Andika berpeluang memanfaatkan jabatannya untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitasnya.
“Meski demikian, Andika masih memilki peluang untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya meskipun sangat sulit jika targetnya capres. Kecuali jika di posisi cawapres, menurut saya lebih realistis dan masih memungkinkan daripada maju sebagai capres. Jika targetnya capres, hampir pasti Andika akan kepontal-pontal mengejar kandidat lain,” pungkasnya.
Photo Credit: Panglima TNI, Andika Perkasa. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ws
