Telegraf – Direktur Eksskutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Zenzi Suhadi, mempertanyakan pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di UN Climate Change Conference (COP26) di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia pada (01/11/2021).
Dalam keterangannya, Walhi mengkritik soal dugaan ketidaksesuaian perkataan yang disampaikan dengan eksekusi di lapangannya.
“Persoalan lingkungan dari waktu ke waktu semakin sulit, pemimpin negara seringkali mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan perkataannya,” kritik Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi melalui video yang diterima oleh Telegraf, Rabu (03/11/2021).
Ia mengungkapkan, dalam pernyataannya bahwa pemerintah hanya memprioritaskan kebijakan investasi yang akan menimbulkan kerusakan alam, salah satunya perhutanan.
“Di Indonesia, deforestisasi mengalami peningkatan pada karhutla, kebijakan ekonomi pada tahun 1990-an menyasar sektor kehutanan dan praktik investasi mengalami peningkatan secara drastis pada studi rentan tahun 2008 sampai dengan 2011, yang diperuntukkan sebagai perkebunan kelapa sawit dan pertambangan maupun hutan industri, sulit meskipun cukup banyak kemajuan tata kelola hutan di Indonesia,” paparnya.
Ia berharap bahwa pemerintah Indonesia dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan juga hutan untuk rakyat.
“Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, ada tuntutan hutan untuk rakyat, pengakuan hutan adat dan akses perhutanan sosial, hanya saja kita mau menilai apakah posisioning pemerintah saat ini sesuai dengan komitmennya dalam penyelamatan hutan di Indonesia, dan meletakkan Indonesia pada posisi strategis, dalam menjawab krisis iklim di Indonesia,” tuturnya.
Suhadi menilai, sejak disahkannya UU Omnibus Law berpotensi memberikan ruang kepada investor, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan hutan yang semakin menguat.
“Justru dua tahun terakhir Indonesia menempatkan kebijakan kehutanan yang cenderung diduga berbahaya,” ucapnya.
“Keluarnya UU Omnibus Law melihat dua hal yang berbahaya, yakni berpotensi membuat kawasan hutan Indonesia itu tinggal 35% dari eksistensi karet dan Omnibus Law mengampuni kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi kelapa sawit dan tambang,” bebernya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman bagi kemakmuran dan pembangunan global, solidaritas dan kemitraan.
Photo Credit: Presiden Jokowi pada saat berbicara di World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, pada Selasa, 2 November 2021. BPMI/Setpres
