Telegraf – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyampaikan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman bagi kemakmuran dan pembangunan global, solidaritas dan kemitraan.
Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan UN Climate Change Conference (COP26) di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, (01/11/2021).
“Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir,” tuturnya .
Jokowi juga mengungkapkan selain deforestasi, saat ini Indonesia juga terus berperan dalam penanganan krisis iklim, sejak tahun 2010-2019 Indonesia telah merehabilitasi 3 juta lahan krisisi. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030.
Sementara itu untuk kasus kebakaran hutan ia mengatakan bahwa pada tahun 2020, kasus kebakaran hutan di Indonesia mengalami penurunan.
“Kebakaran hutan juga turun 82 persen di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektar sampai di 2024, terluas di dunia,” ungkapnya.
Tanggapan Aktivis Lingkungan
Aktivis Lingkungan, Leader Project Manager Greenpeace Indonesia, Kiki Lutfi pun menanggapi pernyataan pidato Jokowi soal klaim pemerintah Indonesia tersebut, yang telah menyebutkan sedang adanya rehabilitasi 600 ribu hektar hingga pada tahun 2024.
Menurutnya, dengan jumlah 3,4 juta hektar hutan mangrove di Indonesia, setengah dari luas tersebut dikabarkan mengalami kerusakan ekosistem.
“Pertama, yang perlu dilihat adalah ekosistem mangrove terluas di dunia, tahun 2015, Indonesia tercatat memiliki 3,4. juta hektar atau setara dengan 23% dari ekosistem mangrove didunia, jumlah tersebut berkisar 1,8 juta hektar dalam kondisi rusak, sampai hari ini hutan mangrove baik untuk tambak, pemukiman, ilegal logging dan perkebunan, infrastruktur dikawasan pesisir seperti reklamasi, jalan, pariwisata, maupun pelabuhan masih terus terjadi” katanyaa melalui pernyataannya yang diterima oleh Telegraf, Rabu (03/11/2021).
Kendati demikian, dengan kerusakan hutan tersebut, dikarenakan rendahnya kesadaran dalam menjaga alam Indonesia.
“Kondisi ini diperburuk dengan pencemaran lingkungan di darat seperti limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, dan juga sentimentasi akibat rusaknya hulu sungai,” imbuhnya.
Kiki juga mengkritik kepada pemerintah bahwa wacana restorasi hutan mangrove seluas 600 ribu merupakan kebijakan yang tidak serius.
Pasalnya kerusakan hutan mangrove kisaran mencapai 1,8 juta hektar.
“Rencana pemerintahan Indonesia untuk merestorasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektar sampai pada tahun 2024 terdengar sangat hebat. Namun jika dibandingkan dengan hutan mangrove yang sudah rusak di Indonesia, sampai dengan 1,8 juta hektar, maka rencana ini tidak ambisius, mengingat hutan mangrove mempunyai fungsi ekologi yang sangat vital, bagi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman krisis iklim.” kritiknya.
Kendati demikian, pemerintah lebih memprioritaskan investasi ekonomi yang dikhawatirkan akan berdampak pada pelestarian lingkungan.
“Selain itu, bertolak belakang dengan kebijakan utama pemerintahan Indonesia yang saat ini mengutamakan laju investasi yang menyebabkan dan mengorbankan masifnya pembangunan kawasan industri dan dikawasan pesisir, kebijakan utama ini akan mengorbankan dan merusak ekosistem mangrove yang telah ada, dan menghambat laju pertumbuhan mangrove yang telah direhabilitasi”, pungkasnya.
Photo Credit: Presiden Joko Widodo dalam Conference of the Parties ke-26 (COP26) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, Skotlandia, 1 November 2021. REUTERS/Yves Herman
