Telegraf – Pemerintah dinilai tidak siap dan gagap dalam penanganan bencana banjir yang melanda 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kerugian dan dampak bencana hampir di semua sektor.
“Bencana banjir selalu terulang dan kali ini sangat parah. Pemerintah tidak siap dan gagap padahal sudah sering kita ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono saat berdiskusi dengan Pena Hijau Indonesia, Selasa (19/01).
Mitigasi bencana yang buruk dan lemah dalam membaca prediksi atau perkiraan ancaman bencana yang sejatinya sudah disampaikan pihak berwenang BMKG setiap waktu. Bahkan gubernur dan perangkatnya mengakui tidak mengira banjir akan sedahsyat ini, bahwa banjir hanya kejadian bencana biasa setiap tahunnya.
“Akhirnya rakyat lagi yang menanggung akibatnya. Tidak hanya karena curah hujan tetapi karut marut tata kelola lingkungan dan SDA, rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan. Termasuk tutupan lahan dan DAS, menjadi penyebab utama bencana banjir,” papar Kisworo.
Menurut catatan Walhi 50 % wilayah Kalsel sudah dibebani izin tambang 33 % dan perkebunan kelapa sawit 17 %, belum termasuk belum HTI dan HPH. Karena itu Walhi mendesak agar Pemerintah baik Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera turun tangan dan segera bertindak. Menetapkan status darurat dan benar-benar serius dan tidak gagap dalam penanganannya.
Pada bagian lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3,5 miliar untuk penanganan banjir di Kalsel. Bantuan DSP tersebut diberikan untuk lima kabupaten yang terdampak banjir paling parah, meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan.
“Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan Rp500 juta dan Rp1 miliar untuk provinsi,” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
Dukungan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB tersebut menjadi penyemangat dalam percepatan penanganan bencana. Kepala BNPB, Doni Monardo juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir.
Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah Rp50 juta untuk rumah Rusak Berat (RB), Rp25 juta untuk rumah Rusak Sedang (RS) dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan.
Artikel ini telah tayang di MediaIndonesia.com dengan judul “Pemerintah Gagap Dalam Penanganan Bencana”
Photo credit : Warga antre untuk mendapatkan paket sembako Presiden Joko Widodo di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar, Kalsel, Senin (18/1/2021) / ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
