Telegraf – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pilkada Serentak 2020 semasa pandemi Covid-19 tetap digelar 9 Desember mendatang.
Kendati permintaan penundaan ajang kontestasi itu, banyak mengemuka termasuk dari dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
“Presiden telah mendengar dan mempertimbangkan usul-usul dari masyarakat, semuanya didengar, yang ingin menunda, yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar seperti dari NU, dari Muhammadiyah, pun pendapat yang berbeda, semuanya didengar. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan hal ini secara khusus untuk membicarakannya,” kata Menko Polhukam Mahfud Md saat rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2020, yang disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (22/09/2020).
Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil usai Jokowi mendapat masukan dari pimpinan dan lembaga di bidang polhukam, serta berdiskusi secara mendalam, Senin (21/09/2020).
“Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan dan pendapat presiden ini sudah disalurkan ke Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya yang juga dilakukan kemarin. Jadi pembicaraan sudah mendalam,” tuturnya.
Adapun alasan Jokowi tetap menghelat pilkada di tengah wabah virus corona, pertama guna menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih, dalam suatu agenda yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan.
“Jika pilkada ditunda misal sampai selesai Covid, bencana non-alam Covid maka itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir. Di negara-negara yang serangan Covid lebih besar seperti Amerika, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara sudah berlangsung pemilu, tidak ditunda,” terangnya.
Lalu, alasan ketiga, pemerintah tak mau kepemimpinan 270 daerah diambil alih oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan, sebagai dampak ditundanya pilkada.
Sebab, kata Mahfud, Plt tak memiliki kewenangan guna mengambil kebijakan-kebijakan strategis.
“Sedangkan situasi sekarang Covid kebijakan-kebijakan strategis yang implikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Oleh sebab itu akan kurang menguntungkan bagi proses pemilihan kita jika 270 daerah itu dilakukan Plt tanpa waktu yang jelas,” ungkapnya.
Selain itu, Pilkada 2020 menurutnya sudah pernah ditunda satu kali, sehingga tak perlu kembali diundur. Sedianya, Pilkada 2020 dilaksanakan pada 23 September, namun karena pandemi ditunda menjadi 9 Desember.
“Oleh sebab itu penundaan sudah pernah dilaksanakan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan itu. Yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi atas masifikasi penularan Covid-19 seperti dikhawatirkan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok atau masyarakat yang menginginkan ditunda,” tandasnya.
