Telegraf, Jakarta – Ketua Umum Barisan Muda Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) Denny Agiel Prasetyo mengatakan peran UMKM dalam mendukung perekonomian Indonesia harus tetap diutamakan.
“Sektor UMKM telah terbukti tangguh, contoh yang paling mengemuka ialah misalnya ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, hanya sektor UMKM lah yang bertahan dari kolapsnya ekonomi di Indonesia,” ujarnya saat acara diskusi “Pemberdayaan UMKM Dalam Era Jokowi-JK”, di Aula Keluarga Besar Marhaenis di Central Cikini Building, Gd. Impression, Jl. Cikini Raya 58A, Lantai 4, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).
Dalam acara diskusi yang digagas Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis itu, Denny menegaskan UMKM nyata terbukti dan teruji mampu serta memiliki ketahanan yang relatif luar biasa menghadapi krisis ekonomi pada saat itu (1998) dan mampu survive.
Menurut Denny, ada beberapa alasan yang membuat UMKM bisa jadi penopang keterpurukan perekonomian Indonesia saat itu. “Pertama, UMKM jelas-jelas nyata adanya bahwasanya tidak memiliki utang terhadap atau kepada pihak luar negeri,” ujarnya.
Kedua, dan pada umumnya, UMKM memang tidak banyak memiliki utang terhadap dunia perbankan ataupun akses perbankan karena UMKM dianggap unbankable
Ketiga, lanjutnya, UMKM menggunakan input lokal. Dan yang terakhir adalah berorientasi ekspor. ”Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan, sementara aksesnya terhadap perbankan relatif sangatlah tergolong pada tingkat yang rendah,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Denny berharap peran tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM harus optimal dalam pengarusutamaan UMKM ini. Denny menilai, sampai saat ini peran tiga kementerian tersebut masih belum memuaskan.
“Pada kenyataannya dalam uji materi di lapangan, kemajuan UMKM sangatlah tergolong relatif kecil bilamana dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar (makro),” ungkapnya.
Denny melihat, setiap rezim pemerintahan berganti, pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, sampai sektor industri.
“Sesuai dengan apa yang dikumandangkan yakni Nawa Cita yang didengungkan pemerintahan Jokowi-JK, mestinya haruslah ada kebijakan dan dukungan yang lebih besar terhadap pelaku UMKM di tanah air,” tegas Ketum BM Hipmikindo ini. (Red)
Credit Photo : Acara diskusi “Pemberdayaan UMKM Dalam Era Jokowi-JK”/Telegraf
