Telegraf, Jakarta – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin mengatakan kedepan kebijakan satu peta (KSP) lebih banyak lagi membuat peta-peta laut karena untuk sekarang sebagian besar masih membuat peta darat.
“Mudah-mudahan nanti di KSP berikutnya lebih banyak Stakeholder yang terlibat dan lebih banyak peta peta laut, KSP sekarang masih banyak darat, laut kalau bisa lebih banyak lagi,” ujarnya usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial di Jakarta, Senin (12/03/18).
Selain peta laut lanjut Hasanuddin, untuk di daerah perkotaan juga akan membutuhkan peta-peta bawah tanah, seperti di Jakarta kemungkinan kedepan akan butuh tiga dimensi gabungan BIG dan utilitas bawah tanah.
“Di kota-kota besar peta-peta di bawah tanah akan lebih penting dan di Jakarta mungkin kita perlu tiga dimensi gabung BIG dan utilitas bawah tanah,” kata Hasanudin.
Hasanuddin juga menjelaskan Rakor dengan judul “Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan” diharapkan menghasilkan sebuah capaian yang mana yang bermain di peta bukan saja pemerintah tetapi mitra masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak-pihak industri seperti tambang, tetapi peta- peta yang dikeluarkan harus sesuai dengan prosedur standarisasi yang di keluarkan oleh BIG.
Perkembangan teknologi semakin maju dan cepat yang mana akan melibatkan stakeholder dalam pemetaan “justru pemetaan Indonesia akan lebih cepat,” ujarnya.
Hasanuddin menekankan majunya teknologi yang semakin cangih ini justru bukan menjadi penghalang melainkan menjadi peluang perkembangan teknologi, dan jika memang kebijakan juga tidak ada yah BIG tetap akan berjalan “one map policy survei pemetaan dan segala macam itu semacam doktrin,” tegasnya.
“Yah kalau semua peta itu harus standar yaitu satu referensi dan segala macam jadi kalaupun kebijakan peta 1:50.000 selesai tahun 2019 secara peraturan BIG harus semangat terus dan jalan terus, tanpa kebijakanpun yah harus begitu,” lanjutnya.
Tugas BIG sangatlah berat dimana sejak jaman Orde Baru map yang di buat oleh lembaga kementrian kemungkinan menggunakan standar dan referensi yang berbeda beda dan BIG sekarang ini harus menyatukan referensi tersebut agar masalah-masalah tidak timbul di generasi ke generasi untuk itu harus di betulkan dari awal.
Sementara Direktur Informasi Geospasial Adi Rusmanto sekaligus ketua panitia dalam Rapat Koordinasi Nasional 2018 mengatakan sebelumnya memang sudah melakukan rapat-rapat pra rakor, dalam rakor ini akan menyusun bahan periode 2020-2024 dan akan dibahas dengan semua dan para stakeholder, pemangku kepentingan seperti kementrian lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi industri san akademisi.
“Kebijakan peta 1: 50 ribu ini melibatkan 18 kementrian lembaga,dan 34 pemerintah daerah,” tutur Andi. (Red)
Photo Credit : Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin Usai membuka Rakornas BIG di Jakarta. | Telegraf/Atti Kurnia
