Telegraf, Jakarta – Sebuah kebijakan harus dimulai dari landasan hukum. Ketika landasan hukumnya ada, maka barulah keluar kebijakannya, baru program. Jadi tidak bisa program tidak ada landasan kebijakannya. Ada kebijakan tetapi tidak ada landasan hukumnya maka tidak akan jalan.
Hal ini terungkap dalam interview dengan pengamat kebijakan publik dan Managing Partner PH & H Policy Interest Group, Agus Pambagyo sebelum acara Diskusi Syndicate Update Seri Politik Jakarta dengan Tema: “100 Hari Anies-Sandi: Arah Jakarta Versus Branding Politik ” yang diselenggarakan oleh Para Syndicate di Jl. Wijaya Timur 3 No.2 A Jakarta Selatan, Jum’a, (26/1/2018).
Agus Pambagyo mencontohkan seperti di kawasan Tanah Abang, menurutnya kawasan Tanah Abang bukan urusan PKL. Itu adalah urusan pembuat konektivitas transportasi untuk kawasan Tanah Abang. Impactnya ke PKL sudah pasti, karena di depan Stasiun Tanah Abang banyak PKL (Pedagang Kaki Lima).
“Kenapa dipindah ke jalan-jalan, karena tempatnya tidak ada. Yang di Blok G itu sedang direnovasi, sky bridgenya akan dibangun. Ketika itu sudah selesai maka PKL akan ditampung di Blok G. Yang menjadi persoalan adalah ketika isunya dibalik menjadi isu dari PKL. Itulah yang membuat blunder keputusannya Anies-Sandi,” ungkap Agus Pambagyo.
Sedangkan terkait dengan dibolehkannya motor melewati jalur Sudirman-Thamrin, menurut Agus Pambagyo, itu adalah keputusan Mahkamah Agung. Keputusan dari MA itu bisa dijalankan dan juga bisa tidak dijalankan oleh Anies-Sandi. Tetapi itu tetap dijalankan, maka itu juga akan semakin membuat semrawut lagi. Mengapa? Karena penataan transportasi di Jakarta menjadi kembali ke titik nol.
“Karena ketika angkutan umum sudah baik, seharusnya sudah ada pembatasan soal transportasi termasuk juga misalnya sistem ganjil genap, parkir dimahalkan, supaya masyarakat mau naik angkutan umum seperti Trans Jakarta, tetapi itu kan belum terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.
Sementara terkait dengan program Anies-Sandi DP 0 Rupiah untuk program rumah rakyat DKI Jakarta, menurut Agus, belum ada landasan hukumnya sudah keluar kebijakan, terus dilaksanakan. Yah itu tidak benar. Darimana? Landasannya apa?. “Saya sudah bilang janga dibikin dulu sebelum semuanya beres, tetapi sudah ground breaking demi urusan politik. Yah sudah nanti dihadapi saja kekacauannya,” kata Agus Pambagyo.
Ketika dimintai tanggapannya terkait dengan reklamasi, Agus Pambagyo menjelaskan bahwa reklamasi itu adalah keputusan pemerintah pusat, bukan kewenangan Pemprov DKI Jakarta, karena mencakup 3 wilayah yaitu Tangerang, Bekasi dan DKI Jakarta.
“Reklamasi itu landasan hukumnya tidak jelas. Orang bilang pakai Perpres Tahun 1995, tetapi landasan hukumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terluar. Nah UU itu belum ada PP nya, jadi belum bisa dijalankan, tetapi masing-masing buat Pergub, bikin macam-macam, jadi berantakan. Saran saya nol kan saja regulasinya. Buat jadi UU baru, semua baru jalan. Kalau sekarang tidak bisa karena kalau dipaksakan pasti akan berantakan,” ungkapnya. (Red)
