Telegraf, Jakarta – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengingatkan kepala kepala daerah bahwa Kementrian Dalam Negeri akan memberikan sanksi sangat keras kepada mereka yang berani melakukan korupsi. Pernyataan Soni, panggilan akrab Sumarsono ini menanggapi maraknya kasus korupsi yang mendera kepala daerah belakangan ini.
Menurut Sumarsono Kemendagri telah tegas memberikan sanksi sangat tegas untuk mencegah kepala daerah cenderung melakukan perbuatan korupsi.
“Sekali kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) maka Kemendagri langsung memberikan sanksi pemberhentian, itu yang fix pemberhentian sementara atau di non aktifkan. Satu kali duapuluh empat jam langsung kita tunjuk Plt nya, kita main tegas dengan kepala daerah yang terbukti korupsi atau OTT supaya memberikan efek jera pada kepala daerah lainnya,” ujar Sumarsono dalam wawancara live dengan radio Elshinta di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Kemudian, lanjut Soni setelah kasus korupsinya semua inkraht secara hukum, maka kepala daerah akan diberhentikan secara tetap.
Menurut Soni, persoalan kepala daerah korupsi atau terkena OTT yang belakangan ini marak terjadi merupakan masalah yang kompleks dan terkait dengan berbagai latar belakang termasuk ada kaitannya dengan proses politik.
“Artinya tidak bisa hari ini kita minta dia tidak korupsi, hari ini terjadi. Jadi ada proses pembenahan yang harus dilakukan dan kementrian dalam negeri memang telah melakukan dalam dua tahun terakhir dengan memberikan sanksi keras kepada kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi,” katanya.
Soni mengatakan Kemendagri tidak sekadar memberikan sanksi yang sangat keras. Namun juga melakukan pencegahan dengan cara pembenahan. Sekarang ada tiga hal yang sedang menjadi fokus perhatian dalam membenahi.
Prinsipnya, lanjut Soni, biaya politik itu sangat tinggi. Itulah salah satu penyebab tidak hanya sekadar biaya kampanye tapi melalui proses yang sangat panjang. Bahkan ada dalam proses anggaran APBD yang sudah dikeluarkan ijon. “Jadi hal itu menyebabkan kepala daerah kurang merdeka untuk membuat kebijakan apa yang terbaik untuk daerah ada bupati ada yang mengendalikan,” kata Soni.
Memang sangat disayangkan. Namun kemendagri tetap semangat dan tidak putus asa.
“Kami tidak akan mundur dari upaya-upaya keras yang kita lakukan kita memberikan sanksi yang tegas kepada kepala daerah yang melakukan tindakan melanggar aturan dan rambu-rambu, khususnya mereka yang kena sanksi langsung secara tegas kita berhentikan,” tutur Soni.
Hal itu, lanjut Soni bisa menjadi langkah undang-undang yang bisa memberikan efek jera kepada bupati dan aparatur sipil negara. “Yang terlibat pun kami sedang melakukan tindakan tegas untuk sanksi-sanksi yang keras,” katanya. (Tim)
