Telegraf, Jakarta – Kuasa hukum Marsda SB, Urbanisasi meminta semua pihak menahan diri dan tidak membangun opini yang menyesatkan seputar pembelian Helikopter AgustaWestland AW 101. Salah satu opini yang menyesatkan tersebut terkait dugaan kemahalan atau mark up dalam pembelian helikopter senilai Rp 742 miliar lebih itu. Padahal hal tersebut tidak terbukti dan tuduhannya terlalu dipaksakan.
Urbanisasi perlu mengklarifikasi beredarnya informasi bahwa ada nilai kerugian Rp224 milliar akibat mark up dari harga asli Heli AW 101 sebesar Rp 541 Miliar lebih namun kontraknya naik menjadi senilai Rp 742 Miliar.
Urban mengaku telah mengirim dokumen tentang hal tersebut ke KPK. “Seharusnya dokumen itu bisa menjadi pijakan KPK dalam memeriksa kasus ini, karena dalam dokumen tersebut terurai semua fakta prosedur pembelian Heli, kenapa kontraknya 742 miliar rupiah lebih,” katanya.
Dari dokumen tersebut KPK seharusnya lebih paham kenapa harga Heli AW 101 seharga Rp 742 miliar.
Urbanisasi menjelaskan nilai kontrak sebesar itu disepakati dalam perjanjian jual beli Heli AW 101 karena TNI AU meminta tambahan sembilan item yang jika dibuka secara luas ke masyarakat tidak diperkenankan karena merupakan rahasia militer.
Salah satu item itu menyangkut biaya pendidikan dan pelatihan empat pilot serta delapan teknisi di pabrik AgustaWestland AW 101 di Inggris. Pendidikan ini menjadi bagian dari kesepakatan transfer teknologi.
Selain itu, lanjut Urbanisasi, helikopter itu juga bakal di pasangi sejumlah perlengkapan sehingga bisa beroperasi pada malam hari dan bisa beroperasi di segala cuaca.
Pabrikan juga menjamin stok suku cadang untuk periode dua tahun atau yang disebut initial sparepart. termasuk perwakilan pabrikan yang akan melatih teknisi disini bagaimana merawat Heli AW 101. Dan beberapa item yang tidak bisa diungkapkan karena rahasia negara.
“Intinya TNI Angkatan Udara tak mau membeli heli yang hanya bisa terbang,” ujarnya
Urban menjelaskan bahwa semua kemampuan teknis helikopter yang dibutuhkan sudah dikaji secara berjenjang dari level prajurit sebagai pengguna hingga tingkat pengambil kebijakan dan kemudian dimasukkan Rencana Srategis 2015-2019. (Tim)
