Jakarta, Telegraf,- Sejumlah pihak meributkan wacana Presiden Joko Widodo yang ingin menggunakan dana haji untuk membangun infrastruktur.
Tapi ada juga yang heran kenapa niat ini baru diributkan, padahal dana haji pernah digunakan di era Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.
Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu mengakui, sebenarnya pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau sekitar tujuh tahun lalu dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN. Angkanya pun cukup besar karena mencapai Rp 35,2 Triliun.
“Sukuk dibolehkan karena instrumen syariah. Tetapi, jangan sampai dana haji terlalu besar diinvestasikan ke sukuk atau SBSN hingga mencapai 40 persen,” tambah anak buah SBY di Partai Demokrat itu.
Namun Khotibul mengkritik gagasan Presiden Joko Widodo yang hendak menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Politikus Partai Demokrat (PD) itu merasa was-was rencana itu bisa berujung pelanggaran undang-undang.
“Dana haji diinvestasikan ke infrastruktur secara langsung menabrak undang-undang. Wacana presiden perlu dibahas secara saksama,” kata Khotibul dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (1/8/2017).
Dia lantas menyampaikan sejumlah hal yang harus dipertimbangan sebelum dana haji digunakan untuk infrastruktur. Pertama adalah tata cara pengelolaan keuangan haji yang rincian dan kebijakannya harus dituangkan dalam peraturan pemerintah.
Pembuatan PP itu merupakan perintah Pasal 48 Ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. “Pemerintah lebih baik fokus menyusun PP yang diamanatkan tersebut daripada mengumbar wacana yang tidak jelas standar hukumnya,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Kedua, penempatan dan investasi dana haji harus berdasarkan prinsip syariah dengan memperhatikan prinsip lain. Antara lain aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
Selain itu, harus ada kejelasan tentang infrastruktur apa saja yang sifatnya syariah atau halal dan mana yang tak boleh.
Berikutnya, investasi dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus atas persetujuan Dewan Pengawas dan DPR sebagaimana amanat UU PKH. Karena itu, BPKH harus segera menyusun rencana strategis investasinya dan diajukan ke Dewan Pengawas dan DPR untuk dimintai persetujuannya.
Untuk itu, BPKH harus segera menerapkan sistem virtual account dan memperbarui akad dana haji yang mayoritas berasal dari setoran awal calon jemaah. “Jemaah harus menandatangani pernyataan bahwa dananya akan diinvestasikan ke sektor apa saja yang sesuai dengan prinsip syariah,” jelas dia.
Pendapat senada disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong. Kenapa SBY boleh memakai dana haji sementara pemerintahan Jokowi dilarang. Alasannya, penggunaan dana haji oleh Jokowi untuk membangun infrastruktur akan terganjal Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Di era SBY belum ada UU, sementara di era pemerintahan Jokowi UU 34 Tahun 2014 sudah disahkan pada 17 Oktober 2014.
Sehingga penggunaan dana haji pada era SBY dilakukan sebelum adanya UU tersebut.
“Sebelumnya belum diatur, jadi siapa saja yang menggunakan boleh,” kata Ali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
Nah, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, setelah UU itu diketok palu, maka dana haji sudah tidak boleh lagi digunakan untuk membangun infrastruktur.
“Kalau sekarang sudah diatur, maka tidak berlaku lagi. Jadi ketika ditanyakan pemerintahan sebelum Pak Jokowi menggunakan dana itu, kan belum ada UU (34/2014),” ujarnya.
Menurut Ali, UU 34/2014 lahir jelang berakhirnya kekuasaan SBY. Sedangkan Jokowi dilantik di MPR pada 20 Oktober 2014 atau setelah UU 34/2014 diberlakukan.
“Sebelumnya undang-undang ya tergantung pemerintah waktu itu. Jadi bisa, aman,” tegasnya. (tim)
