Bandung, Telegraf,- Hotel Savoy Hoffman di Bandung pada 1955 menjadi saksi sejarah sebagai tempat bertemunya para pemimpin negara-negara baru Asia Afrika dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaan dan keadilan.
Kini Hotel di kawasan Jalan Asia Afrika Bandung itu kembali menorehkan sejarah ketika belasan ahli, akademisi dan praktisi hukum berkumpul untuk ikut memberikan sumbangsih pemikiran hukum. Mereka mendeklarasikan kelahiran organisasi, Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI)
Acara deklarasi ini dihadiri tokoh-tokoh ahli dan praktisi hukum. Mereka juga adalah penggagas dan pendiri ADHI. Diantaranya, Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno,SH.,MH.,Sp.N. Dr Yetty Suciaty, SH, MBA, Dr Ir Yuniarso Ridwan, SH.MH, Brigjen Pol Agung Makbul, Drs, SH, MH, Dr Marsidin Nawawi, SH.MH, Dr Achiel Suyanto, SH.MH.MBA, Brigjen Pol Dr Abdul Gafur, Drs, SH, MH, Dr Marmah M.Diah, SH, MPA, Dr Mahli Riyadi, SH,MH, Dr Wildan Suyuti, SH.MH, Dr Bambang Saputra, SH.MH dan puluhan Doktor Hukum lainnya.
Presiden Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Yetty Suciaty mengatakan, pembentukan dan pendirian organisasi ADHI ini berawal dari rasa keprihatinan sebuah panggilan jiwa untuk meluruskan kembali penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.
“Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang mestinya setiap langkah, tindakan, dan perbuatan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum,” ujar Yetty Suciaty kepada wartawan disela-sela acara Deklarasi sekaligus pengukuhan dan pelantikan Pengurus DPP Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) di Hotel Savoy Hoffman, Bandung, Sabtu malam (29/7/2017)
Namun, lanjut Yetty, kondisi wibawa hukum saat ini berada pada titik nadir yang terendah. “Wibawa hukum banyak dipertanyakan dan dibincangkan di kalangan masyarakat baik yang pro maupun kontra dalam implementasi pemberantasan hukum dalam kehidupan sehari-hari,” paparnya.
Lebih lanjut Yetty mengatakan, kondisi saat ini wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh opini publik dimana trending topik media sosial yang lagi booming justru ikut memicu menurunnya citra hukum.
“Demikian pula kepercayaan dan wibawa aparat penegak hukum dirasakan belum dapat menjalankan penegakan hukum sesuai harapan masyarakat,” kata mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini.
Para pencari keadilan, menurut Yetty, masih belum sepenuhnya percaya terhadap proses hukum yang sedang berproses dan berjalan sehingga berusaha mencari terobosan atau jalan pintas untuk mendapatkan keadilan, yang pada akhirnya menegakkan hukum dengan melanggar hukum, dengan melakukan pedekate berusaha mempengaruhi aparat pelaksana penegakan hukum dengan berbagai modus operandi dan variannya.
Kondisi inilah yang menjadi inspirasi dibentuknya ADHI. Menurut para Doktor Hukum yang tergabung dalam ADHI carut marut dalam kewibawaan hukum harus diperbaiki. “Hal ini disadari karena di lingkungan ADHI memiliki potensi yang mumpuni dalam penguasaan hukum, karena yanggota ADHI berasal dari berbagai profesi,” kata Yetty.
Anggota ADHI berasal dari berbagai latar belakang profesi. Diantaranya, dosen dalam dan luar negeri, orang pemerintahan, hakim, jaksa, penyidik, Polri, pengusaha.
“Sehingga potensi yang dimiliki oleh ADHI bila dibutuhkan dan disandingkan wawasan hukum dengan profesi profesional di bidang pengabdiannya diharapkan mendapatkan konsep yang ideal dalam aplikasi pelaksanaan hukum, dalam tataran edukasi hukum, pelaksanaan penegakan hukum maupun pemberlakuan hukum di mayarakat yang sejalan dengan kondisi terkini, ” katanya. (tim)
