Jakarta, Telegraf,- Pengurus Pusat Muhammadiyah menghimbau masyarakat tidak mengikuti aksi demo 112 menjelang pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017. Muhammadiyah juga meminta agar semua pihak bisa menahan diri untuk menciptakan suasana kondusif dan agar tidak menimbulkan potensi perpecahan antar warga menjelang hari pencoblosan.
“Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang pilkada ini, baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak dilakukan, sudahlah agar kita ada jeda untuk berefleksi,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).
Haedar mengatakan ini menjawab pertanyaan soal sikap Muhammadiyah tentang rencana aksi damai 112 pada Sabtu mendatang. Dia mengatakan berbagai aksi yang telah dilakukan sudah cukup, dan tidak perlu ada aksi lanjutan.
Dia juga mengimbau semua tokoh agar bisa menahan kata-kata dan tidak memberikan pernyataan yang memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Karena suasana politik nasional makin meningkat tensinya menjelang pelaksanaan pilkada. “Kami imbau pada semua tokoh, partai, dan lainnya, untuk merawat kata untuk tidak saling melontarkan perkataan yang membikin saling respons, lalu yang muncul saling bersengketa,” kata Haedar.
Muhammadiyah berharap rencana aksi damai 112 tidak membuka ruang terciptanya perselisihan di antara masyarakat. Dia menambahkan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.
“Saya sering sampaikan, masyarakat kita majemuk secara agama, etnis, dan golongan. Itu di satu pihak sebetulnya punya basis sosial-kultural yang bagus dan kita masyarakat yang relatif moderat ya, bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan,” terangnya.
Haedar tidak lupa menyampaikan pesan Wapres JK bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif.
“Jadi kami imbau, berbagai aksi itu memang secara demokratis di negara kita, yang memberi keleluasaan untuk artikulasi aspirasi, memang tidak dilarang. Tetapi, dalam situasi sekarang, lebih-lebih untuk pilkada 15 Februari besok, kita imbau semua pihak untuk menahan diri. Di pihak lain, kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa,” tegas Haedar. (tim)
