Telegraf – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono meminta kelompok tertentu agar jangan memaksakan aksi pengumpulan massa pada 12, 13 dan 15 Februari 2017. Karena disinyalir gerakan tersebut akan mempengaruhi kebebasan warga DKI Jakarta yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017.
“Pada 12, 13, dan 15 Februari itu minggu tenang, jangan ada gerakan atau aksi apa pun juga. Tapi kayaknya ada yang akan memaksakan, dari sebagian kelompok. Karena itu, tolong dicegah,” kata Sumarsono, saat mengunjungi Kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, Rabu, (8/2/2017).
Pernyataan Soni, sapaan akrab Plt Gubernur Sumarsono ini terkait rencana unjuk rasa pada 12 Februari. Soni mendapatkan informasi bahwa akan ada pengumpulan massa di Masjid Istiqlal untuk khataman. Selanjutnya, pada 15 Februari ada rencana salat subuh berjemaah di Masjid Istiqlal, dan bergerak menuju ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos dan mengawasi.
Terhadap rencana aksi massa pada 11, 12 dan 15 Februari ini Soni meminta seluruh perangkat pemerintahan, camat, dan lurah agar siaga menghadapi.
“Lurah dan camat stand by di wilayahnya masing-masing. Panduannya adalah, tanggal 11 Polda belum mengeluarkan izin. Kalau (aksinya) dipaksakan, bisa jadi rusuh. Tolong camat awasi,” kata Soni.
Pemberitahuan terkait dengan rencana aksi ini telah sampai ke Polda Metro Jaya. Rencananya massa akan mulai berkumpul di Istiqlal, lalu ke Monas berjalan kaki, lanjut ke Bundaran HI melewati Jalan MH Thamrin, kembali ke Monas dan bubar.
Untuk aksi tanggal 12 dan 15 Februari, Soni mengatakan, karena telah memasuki masa tenang kampanye, ada kemungkinan kepolisian akan melarang aksi tersebut.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan mengatakan dalam unjuk rasa pada 12 Februari, akan ada pengumpulan massa di Masjid Istiqlal untuk khataman. Selanjutnya, pada 15 Februari ada rencana salat subuh berjemaah di Masjid Istiqlal, dan bergerak menuju ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos dan mengawasi.
Iriawan menyayangkan adanya rencana aksi ini. “Padahal di TPS (tempat pemungutan suara) sudah ada yang mengawasi,” katanya.
