Jakarta, Telegraf,- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menemukan bukti adanya dana publik melalui Yayasan Justice For All, diselewengkan untuk kepentingan pribadi yang mengatasnamakan dana untuk umat. Kasus tersebut saat ini tengah diselidiki dan diindentifikasi. Penyimpangan dana itu digalang dari masyarakat untuk membiayai Aksi 212 dan 411.
“Kami tahu ada penghimpunan dana dari umat. Nah, kami sedang pastikan bahwa penyimpangan penggunaan dana itu. Ini kami sedang proses,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya di kantor sementara Bareskrim di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2).
Menurut Agung, polisi memiliki banyak bukti sebagai bahan identifikasi penyimpangan dana. Namun, Agung belum mau menjelaskan detail bukti demi kepentingan menjaga kerahasiaan proses penyelidikan.
“Banyak bukti, tapi tidak boleh disampaikan,” kata dia sembari tertawa.
Dalam kasus itu, Bareskrim mencurigai adanya penyimpangan untuk menguntungkan individu atau kelompok. Karenanya, tambah Agung, pihaknya memerlukan keterangan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir.
Dugaan penyimpangan dana tersebut kini tengah ditelusuri Bareskrim karena menyangkut dana publik. Sehingga ini bukan berdasar delik aduan. Bareskrim justru menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).
“Data dari macam-macam. Dari PPATK juga ada. Kami dalami dulu, nanti disampaikan semua,” tandas Agung.
Foto Credit : Brigjen Pol Agung Setya Direktur Reskrimsus Bareskrim Mabes Polri
