Telegraf, Medan – Guna terus tingkatkan kinerja dalam pengelolaan gas di tanah air Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adakan workshop dengan mengangkat tema ” Penguatan Sektor Hilir Migas Melalui Perbaikan Tata Kelola Gas Bumi.
Komite BPH Migas Hari Pratoyo menjelaskan sesuai dengan UU no 22 tahun 2001 tentang Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Untuk itu perbaikan perbaikan pengelolaan gas yang terus dilakukan sehingga bisa dimanfaatkan oleh badan usaha dan juga investor guna meningkatkan infrastuktur gas sehingga “dengan begitu, pemanfaat sumber energi gas bisa dimanfaatkan secara maksimal dan meluas,” ujar Hari di Hotel FourPoints, Medan, Kamis (14/12/17).
Dalam Workhsop tersebut hadir pula Kasubdit Deputi Minyak dan Gas Bumi Bappenas Dody Virgo Sinaga dan Asisten Deputi Infrastruktur Migas Kemenko Perekonomian Sunandar, dan para stekholder yang berkaitan dengan gas seperti PGN, PLN, badan usaha niaga gas, dengan tujuan para pelaku yang terlibat di bidang gas mengetahui kondisi industri gas di tanah air.
Dody mengatakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saat ini pemerintah fokus dalam pemanfaatan sumber energi bukan saja minyak dan gas tetapi juga sumber energi terbarukan jika nanti kebutuhan dalam negeri terpenuhi, otomatis akan di manfaatkan untuk mencari devisa. “Jadi saat inigas bumi tidak hanya untuk mencari devisa saja, tapi untuk pembangunan ekonomi nasional,” tutur Dodi
Pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi sepanjang 555 kilometer Arun -Belawan, yang di rencanakan pemerintah untuk kebutuhan energi khususnya sektor gas, bukan itu saja akan dibangun juga pipa tranmisi jaringan pipa gas untuk rumah tangga sepanjang 42 kilometer.
Lebih lanjut, Dody menerangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini, sudah masuk dalam tahap ke tiga, terhitung sejak 2015 sampai 2019. Dimana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekan daya saing kompetitif perkonomian berlandaskan sumber daya alam dan manusia.
Pada kesempatan yang sama, Sunandar mengatakan infrastruktur gas juga bisa dibangun dengan skema perekonomian. Caranya dengan Kontrak Investasi Koletif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Jadi aset infrastruktur yang dimiliki peneribtah dan BUMN melalui skema EBA digunakan untuk membiayai infrastrutur baru. “Hal ini sudah dilakukan oleh PLN dengan membangun pembangkit listrik,” terang Sunandar. (Red)
Credit Photo: Humas BPH Migas
