Telegraf, Luwuk – Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harya Adityawarman mengatakan Standar Operating Procedure (SOP) Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi akan segera terbit.
“Kedepan itu yang diatur itu yang umum itu pertalite dan itu tidak hanya pertamina saja, semua badan usaha akan ada aturannya,” ungkapnya usai meresmikan lembaga penyalur BBM di Banggai Laut, Luwuk, Sulawesi Tengah.
Aditya menjelaskan pemerintah hanya menyetujui harga yang di usulkan oleh badan usaha, selain itu juga badan usaha tersebut dilibatkan dalam merumuskan SOP tersebut.
“Sebelum ditetapkan pemerintah, harga dasar BBM-nya sendiri sudah ditetapkan oleh badan usaha. Mereka sudah ada breakdown yang merupakan komponen pembentuk misalkan harga eceran untuk penyediaan BBM sendiri berapa, biaya distribusi, margin, nah ini akan kami lihat, serta ada kenaikan tidak dan disisi mana,” kata Aditya.
Pria yang biasa disapa Didit ini juga menjelaskan penghilangan batas bawah dalam SOP yang baru tersebut tidak akan merugikan badan usaha, mereka akan tetap untung dengan batas atas yang mencapai 10 persen.
“Ya gak rugi, jadi gini,kalau volume besar margin 2% pun itu sudah untung, dan kalaupun volumenya kecil misalkan mendekati 10%, seperti yang sekarang penyalur BBM satu harga di pertaminauntuk volume yang kecil marginya besar sementara yang reguler itu marginnya kecil,” tutur Didit. (Red)
Photo Credit : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Standar Operating Procedure (SOP) harga BBM non subsidi akan segera terbit. | Telegraf
