Telegraf – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan yang solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Transformasi digital yang semakin matang, efisiensi pendanaan, serta penguatan fundamental bisnis menjadi kunci utama ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan bank pelat merah tersebut.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan strategi penguatan portofolio dan efisiensi pendanaan yang disiplin membuat BNI tetap tangguh menghadapi volatilitas global, sekaligus menjaga keseimbangan pertumbuhan di seluruh segmen bisnis.

“Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan BNI untuk tetap adaptif menghadapi tantangan ekonomi, sambil terus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Putrama.

BNI mencatat rasio permodalan yang solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 21,1%, sementara Tier-1 Capital tetap kuat. Likuiditas bank juga berada pada level aman dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,9%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 167,4%, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,1%.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL gross) tercatat di level rendah yakni 2,0%, sedangkan Loan at Risk (LAR) membaik menjadi 10,4%. Hal ini mencerminkan keberhasilan BNI menjaga kualitas aset melalui manajemen risiko yang kuat dan strategi ekspansi yang prudent.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, hingga akhir September 2025, total penyaluran kredit BNI mencapai Rp812,2 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan (YoY). Pertumbuhan ini tercatat merata di seluruh segmen bisnis — korporasi, menengah, UMKM, hingga konsumer.

Selain itu, sinergi dengan anak usaha turut memperkuat ekosistem bisnis grup, dengan pertumbuhan kredit usaha grup BNI mencapai 15,3% YoY atau senilai Rp17,4 triliun.

Untuk menjaga ketahanan keuangan, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) BNI mencapai Rp34,7 triliun, dengan NPL coverage ratio sebesar 222,7%.

“Kami menerapkan risk-based provisioning agar ketahanan keuangan tetap terjaga dan kualitas portofolio kredit terus membaik,” tambah Paolo.

Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudradjat menuturkan, strategi digital transaction banking yang agresif berhasil mendongkrak pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan fee-based income.

Hingga akhir September 2025, DPK BNI tumbuh 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun, dengan CASA naik 13,3% YoY mencapai Rp613,4 triliun. Peningkatan dana murah ini memperkuat struktur pendanaan sekaligus menekan biaya dana (cost of fund).

Pertumbuhan fee-based income juga mencapai 11% YoY, berkontribusi 30% terhadap total pendapatan komisi. Kinerja ini banyak ditopang oleh akselerasi digital, terutama aplikasi wondr by BNI, yang mencatat lonjakan pengguna dari 2,8 juta (2024) menjadi 10,5 juta pengguna pada September 2025. Nilai transaksi wondr mencapai Rp783 triliun dengan 866 juta transaksi.

Sementara itu, platform BNIdirect untuk korporasi mencatat nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY dengan volume transaksi naik 14,8%.

“Transformasi digital kami tidak hanya memperluas basis nasabah, tapi juga memperkuat pertumbuhan CASA dan pendapatan komisi yang berkelanjutan,” ujar Abu.

Sebagai pelopor keuangan berkelanjutan, BNI terus menyalurkan pembiayaan hijau dan sosial melalui Sustainability Bond yang diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan pemberdayaan UMKM.

Direktur Risk Management David Pirzada menjelaskan, hingga akhir September 2025, portofolio berkelanjutan BNI mencapai Rp192,4 triliun atau 24% dari total kredit, terdiri dari pembiayaan sosial-ekonomi dan pembiayaan hijau.

“Kami ingin memastikan setiap pembiayaan tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan,” jelas David.

Dengan seluruh strategi tersebut, BNI mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp15,12 triliun hingga akhir kuartal III 2025. Capaian ini menjadi bukti efektivitas transformasi bisnis, penguatan fundamental, serta tata kelola yang prudent.

“BNI akan terus memperkuat fundamental bisnis, memperluas ekosistem digital, dan menjadi motor penggerak keuangan berkelanjutan di Indonesia,” tutup David.

Telegraf — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat kinerja keuangan solid sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025. Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,3 triliun hingga akhir kuartal III-2025, tumbuh 10,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,08 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, pencapaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi bisnis yang terus dijalankan BTN, terutama pada sektor pembiayaan perumahan dan penguatan ekosistem digital.

“Pertumbuhan laba bersih BTN pada kuartal III-2025 merupakan hasil dari konsistensi kami menjaga ekspansi bisnis secara sehat dan efisien, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).

Kenaikan laba BTN didorong oleh pendapatan bunga kredit yang tumbuh 18,8% yoy menjadi Rp26,57 triliun, melampaui pertumbuhan beban bunga yang hanya naik 2,5% yoy menjadi Rp13,81 triliun.
Upaya BTN menekan biaya dana melalui peningkatan dana pihak ketiga (DPK) berbiaya murah turut memperkuat kinerja pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), yang melonjak 43,5% yoy menjadi Rp12,76 triliun.

Efisiensi operasional juga menunjukkan hasil positif dengan cost-to-income ratio (CIR) turun tajam ke 47,8% dari 59,9% pada periode yang sama tahun lalu. Sementara margin bunga bersih (NIM) naik 101 basis poin menjadi 3,9% dari sebelumnya 2,9%.

BTN mencatat pertumbuhan DPK sebesar 16,0% yoy menjadi Rp429,92 triliun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan yang sebesar 11,18%. Peningkatan terutama datang dari deposito ritel dan dana murah (CASA), yang turut terdorong oleh tingginya aktivitas transaksi digital di aplikasi Bale by BTN.
Hingga akhir September 2025, jumlah pengguna Bale by BTN mencapai 3,2 juta, naik 66,8% yoy, dengan nilai transaksi menembus Rp71,9 triliun.

Di sisi lain, penyaluran kredit BTN juga tumbuh 7,0% yoy menjadi Rp381,03 triliun, ditopang oleh pembiayaan perumahan yang naik 6,4% yoy dan kredit non-perumahan yang tumbuh 10,7% yoy.
Aset Menembus Rp500 Triliun

Dengan kinerja positif di seluruh lini bisnis, total aset BTN kini mencapai Rp510,85 triliun, naik 12,2% yoy dari Rp455,10 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

“BTN telah berhasil menembus aset Rp500 triliun lebih cepat dari target awal. Ini menjadi bukti nyata keberhasilan strategi transformasi yang kami jalankan,” ujar Nixon.

Nixon menambahkan, BTN akan terus memperkuat digitalisasi layanan dan memperluas pembiayaan perumahan, agar pertumbuhan laba tetap berkelanjutan hingga akhir tahun 2025.

Telegraf — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem dana pensiun nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, mengatakan, tantangan global seperti fluktuasi geopolitik, perang dagang, serta kebijakan moneter dan fiskal di berbagai negara menjadi faktor yang harus diantisipasi bersama.

“Dalam menghadapi dinamika ini, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dengan memperkuat pengawasan, memperdalam pasar keuangan domestik, serta memastikan sektor keuangan berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Mahendra di Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Jakarta Kamis (23/10).

Ia mengatakan, sektor dana pensiun memegang peran strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat di masa tua. Menurut data OJK, aset dana pensiun nasional pada Agustus 2025 mencapai Rp1.593 triliun, tumbuh 8,72% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Rp1.200,62 triliun di antaranya berasal dari program pensiun wajib.

“Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar untuk memperluas perlindungan sosial dan memperkuat fondasi ekonomi berkelanjutan. Namun, tantangannya tidak ringan — mulai dari perubahan demografi, harmonisasi program pensiun, hingga adopsi teknologi digital dalam tata kelola dan pelayanan,” jelas Mahendra.

Lebih lanjut, OJK juga memperkuat sinergi kebijakan dana pensiun dengan standar internasional tanpa mengabaikan karakteristik nasional. Mahendra menilai langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing industri dana pensiun Indonesia di tingkat global.

“Kita dapat belajar dari praktik terbaik global seperti Hong Kong dan Jepang yang sukses mengimplementasikan sistem pensiun digital berbasis portabilitas individu. OJK mendorong inovasi agar sistem dana pensiun di Indonesia semakin inklusif dan efisien,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa penguatan sistem pensiun menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia saat ini belum memiliki jaminan pendapatan yang memadai setelah usia pensiun. OJK bersama pemerintah berupaya memperkecil kesenjangan perlindungan agar masyarakat terlindungi dari berbagai risiko sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional,” ujar Ogi.

Menurut Ogi, kegiatan IPFS merupakan pengembangan dari inisiatif sebelumnya yang digagas bersama Kementerian Keuangan, CFA Society Indonesia, dan Persatuan Dana Pensiun Indonesia (Perdapen). Tahun ini, forum tersebut dikembangkan menjadi wadah kolaboratif untuk mempercepat reformasi sektor dana pensiun nasional.

“Kami berharap ke depan kegiatan ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan oleh industri dana pensiun sebagai bentuk kolaborasi untuk mewujudkan sistem pensiun nasional yang inklusif dan berkesinambungan,” tambahnya.

Ogi mengungkapkan, rasio aset dana pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 8%, masih di bawah target 11,2% pada 2029 dan 60% pada 2045 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Masih banyak ruang untuk memperdalam pasar dana pensiun di Indonesia. Kuncinya adalah kolaborasi strategis antara regulator, industri, asosiasi, dan mitra internasional,” jelasnya.

Ia menegaskan, reformasi sistem pensiun bukan hanya tentang menyiapkan masa depan individu, tetapi juga memastikan masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera.

“Pembangunan sistem pensiun adalah tentang menjaga masa depan bangsa. Mari jadikan forum ini momentum mempercepat reformasi dan membangun sistem pensiun yang menjadi pilar ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Ogi.

Telegraf – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperluas edukasi keuangan syariah ke berbagai lapisan masyarakat. Bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), OJK menggelar Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/10).

Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional ini dihadiri lebih dari 2.000 santri dan 79 pelaku UMKM. Hadir pula Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua PBNU Bidang Ekonomi, Fahmy Akbar Idries, dan Pengasuh Ponpes APIAsri Tegalrejo, K.H. Achmad Izzudin.

Friderica menegaskan, pesantren memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi umat melalui literasi dan kewirausahaan berbasis syariah.

“OJK berkomitmen membangun kemandirian umat melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah. Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keuangan syariah memiliki tiga karakter utama yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional: pemerataan ekonomi, stabilitas keuangan, dan inklusi keuangan. “Nilai-nilai tersebut menjadi dasar OJK dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah agar manfaatnya dirasakan seluruh umat,” kata Friderica.

“Saya berharap santriwan-santriwati menjadi pengusaha—baik yang laki-laki maupun perempuan. Semua bisa berkontribusi untuk mempercepat kemajuan bangsa,” ujarnya.

Kegiatan FEBIS dan SAKINAH mencakup edukasi keuangan syariah, workshop pengembangan usaha, serta business matching antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah. Program ini merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama Business Catalyst (NUBIC) yang fokus pada edukasi, inkubasi, dan akselerasi UMKM syariah.

OJK menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan di lingkungan pesantren adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi inklusif berbasis nilai keadilan, keberlanjutan, dan syariah.
Generasi Muda Mandiri Finansial: OJK dan LPS Mengajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta

Masih di hari yang sama, Friderica melanjutkan agenda edukasi keuangan dalam program OJK dan LPS Mengajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta, bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu.

Dengan tema “Generasi Muda Mandiri Finansial, Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini diikuti sekitar 650 pelajar, guru, dan karyawan sekolah, serta menjadi bagian dari peringatan HUT ke-14 OJK.

Friderica menekankan pentingnya literasi keuangan di kalangan generasi muda yang kini hidup di era digital.

“Teknologi memudahkan hidup, tetapi juga membawa risiko. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk berhati-hati menjaga data pribadi dan menggunakan layanan keuangan digital secara bijak,” pesannya.
Ia menambahkan, tingkat literasi keuangan yang tinggi berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

“Semakin baik pengelolaan keuangan, semakin besar peluang mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Sementara itu, Anggito Abimanyu mengajak para siswa untuk menumbuhkan optimisme dan semangat juang.
“Kesuksesan berawal dari kemampuan memperbaiki diri, tetap optimis, dan menaklukkan diri sendiri sebelum memimpin orang lain,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, OJK memperkenalkan LMSKU (Learning Management System Edukasi Keuangan) serta program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia). Dua siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta juga dikukuhkan sebagai Duta Literasi Keuangan.

Melalui kegiatan di pesantren dan sekolah ini, OJK mempertegas komitmennya membangun masyarakat cakap finansial dari generasi muda hingga pelaku UMKM—sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Telegraf – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital (scam) di sektor keuangan.

Kiki sapaan akrab  Friderica mengungkapkan, sejak dibentuk tahun lalu, Indonesia Anti-Scam Center telah menerima hampir 300 ribu laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp7 triliun.

“Ini kita masih terus kembangkan supaya bisa lebih cepat menyelamatkan dana masyarakat. Tapi tentu tergantung kecepatan masyarakat itu sendiri dalam melapor,” ujarnya saat membuka <span;>Puncak bulan inklusi keuangan 2025 (FIN EXPO 2025) di Purwokerto, Sabtu (18/10).

Ia menjelaskan, bentuk penipuan yang paling banyak menjerat masyarakat adalah transaksi belanja online dengan iming-iming harga murah, namun barang tak kunjung diterima setelah pembayaran dilakukan.

“Yang banyak menjadi korban itu ibu-ibu. Modusnya macam-macam, mulai dari belanja online palsu sampai penggunaan teknologi AI untuk menyerupai wajah dan suara seseorang,” jelas Kiki.

Menurutnya, kemajuan teknologi yang pesat membuat modus penipuan semakin sulit dikenali. Ia mencontohkan, penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bisa meniru wajah dan ucapan seseorang kini kian sering digunakan pelaku untuk menipu korban.

“Saya pun pernah mengalami, ditelepon oleh orang yang wajahnya mirip teman menggunakan AI. Suaranya sedikit berbeda, tapi sangat meyakinkan,” ujarnya.

Kiki menegaskan, OJK bersama 23 kementerian dan lembaga—termasuk Bank Indonesia, kepolisian, PPATK, dan kejaksaan—tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk menindak berbagai praktik penipuan tersebut.

Ia menambahkan, kerugian masyarakat akibat penipuan digital tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bayangkan kalau uang Rp7 triliun itu masuk ke sektor produktif, misalnya tabungan di bank atau investasi di pasar modal, tentu bisa menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.

Kiki menutup dengan imbauan agar masyarakat lebih berhati-hati dan meningkatkan literasi keuangan agar tidak mudah tertipu.

“Kuncinya adalah edukasi dan inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Jangan mudah tergiur janji keuntungan besar atau harga murah yang tidak masuk akal,” pungkasnya.

Telegraf – Bank Jakarta meraih penghargaan Regional Banking ESG Excellence Awards pada ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2025 di Jakarta, Kamis (16/10). Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Bank Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui dukungan terhadap sektor UMKM dan pemberdayaan komunitas di DKI Jakarta.

Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta, Basaria Martha Juliana, yang menegaskan bahwa capaian ini menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperluas dampak positif bagi masyarakat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada pemegang saham, seluruh nasabah, dan pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada Bank Jakarta,” ujar Martha. “Penghargaan ini menjadi energi baru bagi kami untuk terus mengimplementasikan prinsip ESG secara konsisten dalam aktivitas bisnis.”

Martha menambahkan, penghargaan tersebut juga merupakan pengakuan atas komitmen Bank Jakarta dalam membangun institusi yang tangguh dan berkelanjutan.

“Dukungan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham menjadi fondasi penting dalam transformasi kami menuju bank daerah yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan,” katanya.

Penghargaan Regional Banking ESG Excellence Awards merupakan bagian dari rangkaian CNBC Indonesia Awards yang menilai kinerja lembaga keuangan berdasarkan indikator bisnis, keuangan, dan tata kelola perusahaan (GCG).

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menegaskan bahwa pihaknya terus memperluas inklusi ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM.

“Bank Jakarta aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan layanan perbankan yang mendukung keberlanjutan usaha mikro, seperti cash management, tabungan, giro, deposito, hingga fasilitas pembiayaan,” jelas Arie.

Salah satu inisiatif terbaru adalah kolaborasi Bank Jakarta dengan Indogrosir dalam peresmian Toko Mandiri Indogrosir (TMI) Difabel, sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi dan model usaha ritel inklusif.

“Melalui langkah-langkah konkret seperti ini, kami ingin memastikan prinsip ESG bukan sekadar jargon, melainkan terwujud dalam aksi nyata yang memperkuat ekosistem UMKM yang modern, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Arie.

Dengan komitmen pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Bank Jakarta menegaskan perannya sebagai bank pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi hijau dan berkeadilan sosial, sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional.