Tax Amnesty Tahap Kedua Mengecewakan

Tax Amnesty Tahap Kedua Mengecewakan

"Karena Indonesia kini berkembang dengan sangat cepat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi global, maka sangat penting menjadikan iklim investasi di sini tentunya dengan dukungan dari pemerintah,"

Tax Amnesty Tahap Kedua Mengecewakan


Telegraf, Jakarta – Tahap kedua program tax amesty berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sepanjang Oktober-Desember 2016, realisasi uang tebusan tax amnesty hanya sebesar Rp 4 miliar, turun drastis jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahap pertama yang mencapai Rp 39,8 miliar.

Sejauh ini telah ada lebih dari 612,000 orang wajib pajak yang sudah bergabung ke dalam tax amnesty dan kantor pajak telah mendaftarkan sebanyak 32 juta orang wajib pajak serta 20 juta orang yang belum membayar SPT tahunan.

Menariknya, Indonesia memiliki 106,495 orang dokter tetapi hanya 23,310 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak dan hanya 2,172 orang yang bergabung pada program amnesti pajak. Angka ini stagnan dan kementerian akan segera menghubungi para profesional untuk mendorong mereka mendeklarasikan aset daripada mendapatkan denda setelah amnesti pajak berakhir.

Diperkirakan bahwa Rp 107 triliun sudah terkumpul sejauh ini dan uang tersebut akan menjadi sebuah dorongan bagi kas negara juga perlambatan ekonomi serta efek terhadap usaha kecil dan menengah.

Ahli menyarankan, bahwa alasan hitungan repatriasi lebih rendah adalah karena kurangnya diversifikasi jika dibandingkan dengan Singapura; dimana di sana terdapat beberapa institusi finansial global.

“Karena Indonesia kini berkembang dengan sangat cepat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi global, maka sangat penting menjadikan iklim investasi di sini tentunya dengan dukungan dari pemerintah,” ucap Mart Polman managing director Lamudi Indonesia. “Investor perlu mengetahui bahwa aset mereka tidak berada dalam kondisi yang terancam,” tambahnya.

Baca Juga :   Milad Ke 7 Jamsyar terus Secure, Survive, Sustain dan Catat Aset 1,9 Triliun

 Ditambah lagi dengan adanya serangan bom dan ketidakstabilan politik membuat investor takut untuk mendeklarasikan aset mereka. Maka disinilah pemerintah dituntut untuk berperan penting agar para investor merasa aman dan mewujudkan lanskap investasi yang lebih menjanjikan. (Red)

Photo credit : Antara/Yudhi Mahatma


 

KBI Telegraf

close