Telegraf, Jalur Gaza – Perdana Menteri (PM) Palestina, Rami Hamdallah, selamat dari upaya pembunuhan, ia tidak cedera sedikit pun akibat ledakan bom menghantam konvoi kendaraannya saat memasuki ke Jalur Gaza. Namun ledakan itu melukai beberapa orang yang ada dalam iringan konvoi tersebut, tapi Rami Hamdallah selamat dari peristiwa itu.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengecam hal yang disebutnya ‘serangan pengecut’ atas konvoi tersebut dan menuduh kelompok militan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, bertanggung jawab.
“Bom meledak beberapa saat setelah Hamdallah dan konvoinya melintasi pos pemeriksaan Israel di Beit Hanoun, Gaza utara, pada Selasa (13/03/18),” seperdi dilansir Al Jazeera, Selasa (13/3/18).
Hamdallah tidak terluka dan tampil di televisi secara langsung beberapa saat setelah insiden ledakan tersebut. Meski demikian, lima orang lainnya terluka ringan akibat ledakan tersebut.
Kepala Intelijen Otoritas Palestina, Majed Faraj, menjadi bagian dari konvoi itu. Gerakan Fatah yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyebut serangan itu sebagai aksi teroris. Fatah menyalahkan Hamas yang berkuasa di Gaza.
“Serangan ini upaya membunuh semua upaya rekonsiliasi. Ini langkah berbahaya yang bertujuan menyebarkan kekacauan dan pertikaian antar rakyat kita,” ungkap Munir al-Jaghoub, kepala departemen informasi Fatah di Kantor Mobilisasi dan Organisasi.
“Kami minta Hamas melakukan investigasi. Perkembangan ini membuktikan Hamas gagal sepenuhnya memberikan keamanan di Gaza, seperti mereka gagal menyediakan hidup yang layak pada rakyat kita di Jalur Gaza.” imbuhnya.
Saat berbicara pada Al Jazeera, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza Iyad al-Buzom menjelaskan, pernyataan yang menyalahkan Hamas itu memiliki dimensi politik.
“Di sini di Gaza, kami mengambil semua langkah pencegahan keamanan untuk menyambut semua konvoi dan delegasi, dan khususnya PM saat dia masuk Gaza,” katanya.
“Beberapa tersangka telah ditahan beberapa saat lalu. Investigasi untuk mencari siapa di balik ledakan itu sedang berlangsung.” jelasnya.
Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi pada Oktober 2017 untuk mengakhiri perpecahan, hingga dua pemerintahan berlaku di Gaza dan Tepi Barat. (Red)
