Telegraf – Kendati dalam pemilihan umum para calon mengusung tema-tema kampanye untuk menarik pemilih, namun agenda bangsa mesti menjadi acuan utama. Agar terbentuk agenda bangsa yang berkualitas, kesempatan luas mesti diberikan ke seluruh warga untuk menyampaikan aspirasinya.
Tiap calon pemimpin baik presiden, gubernur atau walikota dan bupati biasanya membuat rencana pembangunan sendiri dalam kampanye pemilihan. Hal itu tentu tak menguntungkan, perbedaan-perbedaan terjadi ada kepentingan-kepentingan pribadi yang kuat. Masa depan pembangunan bangsa akan menghadapi tantangan dalam mengkonsilidasikan program.
Pokok pikiran itu disampaikan oleh Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Tjajo, saat membuka Fokus Group Discussion (FGD) secara daring, Jum’at (19/08/2022) di Lampung, dengan topik Agenda 45: Jalan Kesejahteraan Indonesia.
Puluhan relawan yang menjadi peserta FGD datang dari berbagai kota di Provinsi Lampung. Mereka membicarakan usulan-usulan bidang energi, pangan, kebudayaaan, tata kelola pemerintahan serta geopolitik global agar dapat mewarnai rumusan RPJP 2025-2045. Hasil diskusi akan mempertajam ide-ide yang berkembang di provinsi-provinsi lain.
“Kita sadar bahwa RPJP adalah program politik bangsa bukan program tiap pemimpin,” kata Rambun.
Proses penyusunan Agenda 45 ini bersikap inklusif karena melibatkan aspirasi warga seluas mungkin. Menurut Rambun, Seknas Jokowi menyediakan platform untuk mengembangkan rumusan atau produk untuk menyusun RPJP 2025-2045. Ini politik kebangsaan yang dihasilkan dengan membuka ruang luas tidak hanya hasil diskusi para politisi nasional saja.
“Ini bagian penting pembangunan poltik bangsa, prosesnya kami harapkan memberi inspirasi semua orang membangun tatanan sistem sosial politik yang berkesinambungan dan menghargai proses,” tambahnya lagi.
Di tambahkan oleh Ketua Pelaksana FGD Afrintina, bahwa pertemuan daring diikuti oleh 50 peserta. Mereka semuanya merupakan narasumber yang mewakili dari berbagai instansi.
“Profesi mereka sehar-hari adalah Aparat Penegak Hukum, DPRD, Akademisi, Praktisi, Lembaga Masyarakat, Pengusaha, Swasta, Media, dan lain sebagainya,” tambah Afrin.
Selanjutnya FGD akan berlangsung di Yogyakarta pada 20 Agustus, sedangkan relawan Kalimantan Barat akan menggelarnya pada 25 Agustus di Pontianak. Hasil-hasilnya akan dirumuskan oleh sebuah tim kecil yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Seknas Jokowi. Tim akan mengumumkannya ke publik sebelum menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo agar dilaksanakan oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024.
