TELEGRAF – Forum gelap Netleaks.net kembali mengguncang.
Sebuah unggahan bertajuk “Database Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia — 341K (FREE)” muncul dengan pesan tajam dari sosok yang mengaku Bjorka.

“Karena polisi mengaku telah menangkap saya, saya memutuskan mengungkap data ini sebagai kejutan bagi mereka. Orang yang kalian tangkap hanyalah penipu. Kalian hanya bisa menangkap saya dalam mimpi.”

Dalam hitungan jam, unggahan itu menyebar di X dan Telegram.
Namun yang mengejutkan bukan hanya data 341 ribu personel Polri yang bocor, tetapi juga 679 ribu surat untuk Presiden Indonesia, termasuk dokumen yang diklaim berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN) berlabel rahasia.

Salah Tangkap dan Sindiran Balasan

Beberapa hari sebelumnya, polisi mengumumkan telah menangkap seseorang yang diduga Bjorka. Publik sempat lega. Namun unggahan di Netleaks membalikkan semua narasi.
Bjorka menulis pernyataan balasan yang memancing tanya:
jika benar sudah tertangkap, bagaimana ia masih bisa muncul dan merilis dua data besar bersamaan?

Kalimat itu seperti tamparan dingin: sindiran pada sistem keamanan negara yang mudah ditembus.
Di dunia digital, suara anonim bisa lebih kuat dari pidato pejabat.

Dua Luka dalam Sekali Serangan

Kebocoran kali ini mengguncang dua institusi terpenting: Polri dan Istana.

Pertama, data 341 ribu personel Polri mencakup nama, pangkat, satuan, email, dan nomor kontak internal.
Kebocoran ini membuka risiko penipuan, pemerasan, bahkan ancaman terhadap keluarga aparat.

Kedua, data 679 ribu surat untuk Presiden Republik Indonesia, yang disebut berisi surat resmi dari tahun 2019–2021.
Di dalamnya, terdapat surat dari berbagai lembaga negara dan dokumen BIN berlabel “rahasia.”

Jika informasi ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan kegagalan negara melindungi rahasia kenegaraan.

Data Sebagai Cermin Martabat Bangsa

Sejak 2022, kebocoran data publik seperti tak berujung.
Dari DUKCAPIL (217 juta data) hingga KPU (105 juta), dari BPJS (19 juta) hinggaMyPertamina (45 juta) — semuanya pernah dijual di forum gelap.
Publik lelah mendengar janji “sedang diselidiki”.

Menurut Pratama Persadha, Ketua CISSReC, masalah terbesar bukan pada serangan sibernya, melainkan ketiadaan tanggung jawab dan audit terbuka.
“Data pribadi rakyat bukan milik instansi, melainkan amanah yang wajib dijaga,” katanya.

Ketika Polisi Jadi Korban Sistem yang Mereka Jaga

Ironi itu mencolok. Aparat yang melindungi negara kini justru menjadi korban kelalaian sistemnya sendiri.
Seorang anggota Polri yang datanya ikut bocor mengaku menerima pesan asing beruntun.
“Nomor saya beredar. Ada yang menipu, ada yang mengancam. Saya khawatir keluarga saya,” ujarnya.

Dalam perang siber, peluru bukan lagi logam, melainkan informasi.
Dan kali ini, Polri ditembak dari dalam — oleh kelemahan sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Negara Digital, Benteng Rapuh

Indonesia bangga sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Namun realitasnya, banyak lembaga pemerintah masih memakai server tanpa enkripsi, kata sandi lemah, dan akses tunggal tanpa verifikasi ganda.

“Selama keamanan hanya dianggap pelengkap proyek digital, kebocoran akan terus berulang,” kata Damar Juniarto, Direktur SAFEnet.

Mentalitas birokrasi yang sibuk mengejar aplikasi baru tanpa memperhatikan keamanan menjadikan negara seperti rumah kaca di tengah hutan data.

Hak Perlindungan Data yang Tak Terlindungi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan tahun 2022, tapi implementasinya nyaris tak terdengar.
Warga tak tahu ke mana harus melapor jika datanya bocor. Tak ada kompensasi, tak ada audit, tak ada tanggung jawab.

Padahal, hak atas data pribadi adalah hak asasi manusia modern.
Negara wajib menjamin setiap warga merasa aman ketika menyerahkan data ke sistem pemerintah.

“Negara tidak bisa sekadar menyuruh masyarakat berhati-hati di internet. Ia juga harus memastikan sistemnya aman,” tegas Anisa Utami, pakar hukum digital UGM.

Dampak Sosial: Penipuan dan Trauma Digital

Akibat kebocoran data, penipuan online meningkat.
Siti Aminah, seorang guru di Depok, tiba-tiba menerima tagihan pinjaman daring padahal ia tak pernah mengajukan.
Setelah diperiksa, NIK dan alamatnya muncul di forum gelap.

“Saya takut buka aplikasi apa pun sekarang. Semua terasa berbahaya,” katanya.

Trauma semacam ini meluas. Warga menjadi paranoid terhadap sistem digital.
Kepercayaan publik terhadap layanan daring pemerintah pun menurun drastis.

Bjorka: Antara Pahlawan dan Penjahat

Sosok Bjorka hidup di wilayah abu-abu.
Sebagian menyebutnya whistleblower digital yang memaksa negara bercermin.
Sebagian lain menilai tindakannya sebagai pelanggaran hukum serius.

Namun siapa pun dia, satu hal pasti: Bjorka berhasil menunjukkan betapa rapuhnya keamanan digital Indonesia.
Ia menembus sistem, bukan dengan teknologi super, tapi karena kelalaian yang dibiarkan bertahun-tahun.

Surat Rahasia dan Dimensi Politik

Kebocoran 679 ribu surat untuk Presiden menambah dimensi politik dan diplomasi.
Jika benar dokumen BIN ikut bocor, dampaknya meluas: strategi kebijakan, pola komunikasi, bahkan arah diplomasi bisa terbaca pihak luar.

Dalam dunia geopolitik, kebocoran seperti ini tergolong serangan terhadap kedaulatan negara.
Dan jika itu bisa terjadi di Indonesia, maka pertanyaannya sederhana:
Siapa yang sebenarnya mengawasi pelindung data negara?

Antara Penegakan dan Kejujuran Publik

Setiap kali data bocor, pemerintah menegaskan akan menindak pelaku.
Namun, publik tak pernah tahu hasilnya.
Tak ada laporan forensik digital, tak ada transparansi, tak ada evaluasi terbuka.

Penegakan hukum tanpa kejujuran hanya akan menciptakan rasa curiga baru.
Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya ingin keterbukaan dan tanggung jawab.

Refleksi: Luka Digital yang Belum Sembuh

Kasus Bjorka bukan sekadar cerita peretas dan aparat.
Ia adalah refleksi bahwa negara gagal melindungi warga di dunia yang ia bangun sendiri.

Kita hidup di zaman ketika data pribadi lebih bernilai dari emas.
Setiap kebocoran bukan sekadar statistik, tapi kehilangan martabat.
Negara boleh kuat secara ekonomi, tapi tanpa benteng keamanan digital, semua kemajuan hanya fatamorgana.

Menutup Luka, Bukan Menutup Kasus

Luka digital bangsa ini tidak akan sembuh dengan pernyataan “sedang ditelusuri.”
Dibutuhkan reformasi menyeluruh: audit keamanan nasional, perlindungan hukum nyata bagi korban, dan budaya birokrasi yang menghargai privasi warga.

Negara perlu sadar: perlindungan data bukan bonus, tapi kewajiban konstitusional.
Selama itu belum ditegakkan, setiap warga Indonesia tetap hidup dengan ketakutan yang sama — bahwa identitasnya bisa bocor kapan saja, di mana saja.

Tiga Poin Penting Artikel

• Bjorka kembali muncul setelah klaim salah tangkap, merilis 341 ribu data Polri dan 679 ribu surat Presiden, termasuk dokumen BIN.
• Kebocoran ini menyingkap kegagalan sistemik negara dalam melindungi hak digital warganya.
• Solusi bukan sekadar menangkap peretas, tetapi membangun transparansi dan reformasi keamanan digital nasional.

Telegraf— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar National Forum of Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025) di Jakarta, Selasa (12/8), yang membahas peran pembiayaan dan lembaga keuangan mikro (LKM) dalam mendukung ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut forum ini menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk mengkaji strategi pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya UMKM. “Inovasi dan kreativitas di industri pembiayaan menghasilkan produk yang bermanfaat, namun juga membawa risiko dan kompleksitas. Tantangan kita adalah memahaminya, menguasainya, dan memitigasinya agar sistem menjadi kuat, teruji, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Mahendra menekankan bahwa industri pembiayaan di bawah koordinasi PVML memiliki karakteristik unik sehingga memerlukan regulasi dan pengawasan yang adaptif. “Kita terbuka melakukan penyempurnaan aturan agar selaras dengan dinamika industri dan mitigasi risiko yang tepat,” katanya.

Ia juga mengungkapkan langkah OJK mendorong pertemuan bisnis (business matching) antara lembaga jasa keuangan dan pelaku UMKM di berbagai daerah. “Kantor OJK di daerah diarahkan memberikan fasilitasi yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM,” jelas Mahendra.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML, Agusman, menyatakan forum ini menjadi langkah awal memperluas akses pembiayaan terhadap sektor produktif. “Upaya ini diharapkan memberikan kemudahan berusaha, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat peran sektor pembiayaan dalam mendukung ekonomi nasional,” katanya.

Agusman menambahkan, OJK telah menerbitkan 12 Peraturan OJK terkait sektor PVML dan menyiapkan aturan turunan dalam bentuk Surat Edaran. “Kami juga meluncurkan roadmap untuk industri pinjaman daring, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan LKM, serta tengah memfinalisasi roadmap industri pergadaian dan usaha bullion,” ungkapnya.

Data OJK mencatat, aset sektor PVML per Juni 2025 mencapai Rp1.049,63 triliun atau tumbuh 4,02 persen secara tahunan, dengan penyaluran pembiayaan Rp955,97 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan untuk UMKM mencapai Rp272,05 triliun.

Forum ini turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, asosiasi industri, dan pelaku usaha, serta diisi dua sesi diskusi yang membahas arah kebijakan ekonomi nasional dan strategi sektor pembiayaan.

Mahendra berharap diskusi di NFSM 2025 menghasilkan langkah konkret dan terukur. “Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar solusi yang dihasilkan bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

—

Kalau mau, saya juga bisa buatkan versi judul alternatif yang lebih menarik pembaca dan tetap sesuai isi berita.

TELEGRAF.CO.ID – Lebih dari sekadar seremoni tahunan, Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) adalah pengingat sejarah dan panggilan moral untuk bergerak maju bersama.

Tahun ini, tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat” menyiratkan sebuah ajakan untuk tidak menyerah pada tantangan zaman, melainkan meresponsnya dengan solidaritas, inovasi, dan kolaborasi nyata antar semua elemen bangsa.

Bukan hanya peringatan sejarah, Hari Kebangkitan Nasional juga menuntut aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk nyata—dari penguatan sumber daya manusia hingga pembenahan sistem pendidikan, dari penguatan industri lokal hingga dukungan terhadap transformasi digital.

Menghadapi Tantangan Global dengan SDM Berkualitas

Dalam konteks kekinian, tantangan terbesar Indonesia bukan lagi penjajahan fisik, melainkan persaingan global yang menuntut keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Inilah yang menjadi titik tekan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam menjadikan Harkitnas 2025 sebagai ajakan nyata untuk membangun tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berdaya saing.

Aji Martono, Komisioner BNSP, menyampaikan bahwa kebangkitan nasional harus diartikan sebagai transformasi kapasitas bangsa melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Kebangkitan nasional bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga aksi nyata dalam membangun bangsa yang kompeten dan berdaya saing,” katanya.

Data BNSP menunjukkan, hingga Mei 2025, lebih dari 1,5 juta tenaga kerja Indonesia telah mengantongi sertifikasi kompetensi.

Mereka tersebar di berbagai sektor strategis seperti industri manufaktur, teknologi informasi, kesehatan, hingga pariwisata.

“Ini bukan sekadar angka, tapi simbol kesadaran kolektif bahwa kita harus siap dengan standar global. Tanpa SDM yang unggul, kita akan tertinggal,” jelas Aji Martono.

Sertifikasi kompetensi menjadi paspor bagi para pekerja Indonesia untuk bersaing secara adil dan profesional di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Kolaborasi Lintas Sektor Demi Masa Depan yang Lebih Kuat

Keberhasilan peningkatan kompetensi tenaga kerja ini, menurut Aji Martono, tak lepas dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta.

Salah satu inisiatif kolaboratif yang patut dicontoh adalah kerja sama antara BNSP dan Universitas Hasanuddin, yang menyelenggarakan seminar nasional mengenai standardisasi kompetensi kerja.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman mahasiswa akan tuntutan dunia kerja, tetapi juga menyelaraskan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

“Kami ingin memastikan bahwa lulusan kita tidak hanya cerdas secara teori, tetapi juga siap secara praktik,” ujar Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin.

Semangat Harkitnas pun semakin terasa di berbagai daerah yang mulai mengadopsi pendekatan serupa.

Beberapa pemerintah daerah menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) lokal untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi di sektor UMKM dan pertanian.

Semua itu menjadi cerminan nyata bahwa Harkitnas hari ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga komitmen terhadap masa depan—masa depan yang disiapkan lewat kerja sama konkret dan investasi dalam kualitas manusia.

Bangkit di Era Digital: Nasionalisme yang Bergerak

Tak bisa dimungkiri, tantangan generasi muda hari ini sangat berbeda dibandingkan era awal kebangkitan nasional.

Nasionalisme kini tidak hanya dimaknai dalam bentuk simbolik, tetapi dalam kontribusi aktual melalui teknologi, kewirausahaan sosial, dan kepedulian terhadap isu-isu global seperti iklim dan keadilan sosial.

Kampanye “Bangkit, Berdaya, Berkarya” yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun ini bertujuan menanamkan semangat nasionalisme dalam wujud digital.

Ribuan konten edukatif bertema kebangkitan nasional dibuat oleh kreator muda, menyasar generasi Z dan milenial yang akrab dengan platform seperti TikTok dan Instagram.

“Nasionalisme era sekarang adalah nasionalisme yang adaptif dan produktif. Bukan sekadar bangga, tetapi membangun,” ujar Windi Maulina, penggerak gerakan digital literasi di Bandung.

Ia dan komunitasnya membuat aplikasi belajar sejarah interaktif sebagai bagian dari kontribusi memperkuat identitas bangsa di tengah gempuran informasi luar.

Dengan pendekatan seperti itu, semangat kebangkitan nasional tidak hanya lestari, tetapi juga relevan.

Ia menjelma menjadi kekuatan sosial yang dinamis, penuh warna, dan menjangkau hingga ke pelosok-pelosok digital negeri.

Refleksi, Harapan, dan Jalan Ke Depan

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan refleksi atas apa yang sudah dicapai dan ke mana bangsa ini akan menuju.

Dari sudut pandang SDM, investasi dalam kompetensi menjadi salah satu kunci membangun Indonesia yang kuat dan mandiri.

Aji Martono menekankan bahwa momentum Harkitnas harus dijadikan semangat untuk terus beradaptasi dan berkembang.

“Kita butuh SDM yang tidak hanya kompeten, tapi juga punya etika kerja dan semangat gotong royong,” ujar Ketua Umum PROPAMI.

Di saat dunia berubah dengan cepat, kemampuan untuk belajar ulang, menyesuaikan diri, dan bekerja sama akan menjadi penentu nasib bangsa.

Oleh karena itu, tantangan pembangunan bukan hanya fisik atau ekonomi, tetapi bagaimana membentuk manusia Indonesia yang siap menghadapi kompleksitas zaman.

Kebangkitan bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah proses panjang yang harus terus dirawat.

Melalui kerja nyata, kolaborasi, dan komitmen terhadap kualitas, bangsa ini bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2025. Mari kita bangkit, bersama—membangun negeri dengan semangat, ilmu, dan kontribusi nyata untuk Indonesia yang kuat, kompeten, dan berdaya saing global.

Telegraf — Bank DKI resmi mengumumkan pembagian dividen senilai Rp249,31 miliar, atau setara 32% dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp779,10 miliar. Dividen tersebut diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp249,26 miliar, dan Perumda Pasar Jaya sebesar Rp56 juta. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Rabu (30/04).

“Sisa laba bersih sebesar 68% atau senilai Rp529,79 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha Bank DKI,” ujar Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangan tertulis.

Tak hanya membagikan dividen, RUPST Bank DKI juga menyepakati keputusan strategis untuk membuka diri terhadap partisipasi publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Langkah ini menandai transformasi besar dalam struktur permodalan Bank DKI.

“Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan rencana IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI),” jelas Agus. RUPST juga memberikan wewenang kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian dan kajian komprehensif terkait rencana IPO tersebut.

Selain itu, RUPST menyetujui penambahan Modal Ditempatkan/Disetor yang berasal dari kredit hapus buku eks BPPN sebesar Rp2,19 miliar sebagai setoran modal Pemprov DKI Jakarta, tanpa mengubah total modal disetor yang tetap tercatat Rp6,58 triliun.

Dari sisi tata kelola, RUPST juga memutuskan penyegaran jajaran pengurus guna mendukung arah transformasi perusahaan. Anang Basuki ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Independen) menggantikan Bahrullah Akbar, sedangkan jajaran Direksi diperkuat dengan nama-nama baru, seperti Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, dan Prihanto Herbowo.

Penunjukan ini akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses fit and proper test.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen): Anang Basuki *

Komisaris: Michael Rolandi C Brata

Komisaris Independen: Kiryanto

Direksi

Direktur Utama: Agus H. Widodo

Direktur Kepatuhan: Ateng Rivai

Direktur: Daniel Setiawan Subianto

Direktur: Basaria Martha Juliana

Direktur: Dipo Nugroho

Direktur: Prihanto Herbowo

Telegraf– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mengenai penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk mempermudah penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) bagi masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA bersama Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum dan Direktur BCA Syariah Ina Widjaja.

Melalui penandatanganan MoU ini, BAZNAS dan BCA Syariah berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat nasabah, memperluas aksesibilitas layanan zakat, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, kedua pihak juga berfokus pada pengembangan digitalisasi dalam layanan pembayaran zakat.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, menyampaikan, “Bulan Ramadhan adalah momentum terbaik bagi masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Kolaborasi dengan BCA Syariah ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS untuk menghadirkan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan pembayaran ZIS.”

Ia menambahkan, “Dengan adanya kemudahan akses dan layanan yang kita berikan untuk masyarakat, semoga semakin banyak nasabah yang tergerak untuk menunaikan zakat. Sehingga kontribusi zakat yang dihimpun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kami juga berharap kerja sama dengan BCA ini dapat terus berlanjut dan berkembang.”

Sebagai bagian dari kerja sama ini, BCA Syariah menyerahkan dana zakat yang terkumpul melalui fitur autodebet zakat dari bagi hasil tabungan nasabah. Dana zakat ini nantinya akan disalurkan kepada mustahik melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS.

Presiden Direktur Bank BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum, turut mengapresiasi kerja sama ini, “Kerja sama dengan BAZNAS sudah berjalan lama dan solid. Sebagai Bank Syariah, kami turut mendukung kemudahan akses layanan zakat melalui fasilitas transaksi digital yang kami miliki. Kami berharap kerja sama ini dapat semakin meningkatkan kemudahan penghimpunan zakat, menjangkau lebih banyak muzaki, dan pada akhirnya memberikan manfaat lebih luas bagi umat.”

Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran zakat, meningkatkan efisiensi, serta memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Telegraf – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan segera meluncurkan layanan terbaru mereka, Bale Korpora by BTN, sebagai upaya untuk memperkuat komposisi dana murah dan memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan untuk kebutuhan bisnis mereka. Bale Korpora merupakan platform digital terintegrasi yang akan mempermudah nasabah dalam mengakses berbagai layanan wholesale banking yang sebelumnya tersebar di platform terpisah.

Jasmin, Direktur Distribution & Institutional Funding BTN, menjelaskan bahwa layanan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh BTN. “Bale Korpora by BTN hadir sebagai solusi terintegrasi untuk menyatukan berbagai layanan wholesale yang selama ini terpisah. Dengan platform ini, nasabah hanya perlu melakukan satu kali log-in atau single sign-on untuk mengakses seluruh layanan perbankan BTN tanpa perlu berpindah-pindah platform,” ujar Jasmin saat berbincang dengan media di Jakarta pada Rabu (12/3).

Lebih lanjut, Jasmin menyebutkan bahwa dengan adanya Bale Korpora, nasabah akan dapat menikmati layanan seperti Cash Management, e-Guarantee, Financial Supply Chain Management, dan banyak lagi, semuanya dalam satu platform. “Platform ini memberikan kemudahan akses yang fleksibel dan aman, serta dapat digunakan kapan saja dan di mana saja,” tambahnya.

Bale Korpora dirancang untuk nasabah institusi dan perusahaan yang memiliki rekening giro. Untuk mengaksesnya, nasabah hanya perlu menggunakan Company ID, User ID, dan password yang terdaftar pada layanan ini. “Kami memberikan layanan ini secara bebas biaya, kecuali untuk transaksi tertentu yang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan masing-masing layanan,” kata Jasmin.

Inisiatif Bale Korpora ini juga sejalan dengan upaya BTN dalam memperkuat dana murah, terutama dari sektor institusi. Hingga akhir 2024, BTN menargetkan lebih dari 54% dana pihak ketiga berasal dari tabungan dan giro (CASA). Dengan peluncuran platform ini, BTN berharap dapat menarik lebih banyak nasabah institusi dengan menawarkan solusi yang lebih relevan dan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Saat ini, BTN Cash Management telah melayani sekitar 17.000 nasabah yang mayoritas berasal dari sektor properti. Dengan hadirnya Bale Korpora, BTN menargetkan untuk memperluas segmen nasabah ke sektor pendidikan, kesehatan, serta manufaktur. “Kami ingin menjangkau institusi yang membutuhkan pengelolaan kas yang lebih baik dan memiliki transaksi besar,” ungkap Jasmin.

BTN menargetkan pertumbuhan pendanaan melalui Bale Korpora hingga mencapai Rp90 triliun, dengan harapan dapat tumbuh lebih dari 50% secara tahunan. Selain itu, jumlah pengguna Bale Korpora diharapkan dapat mencapai 21.000 pada akhir tahun ini, dengan fokus pada kualitas transaksi nasabah.

Ke depan, BTN berencana untuk terus mengembangkan Bale Korpora dengan menambahkan berbagai fitur tambahan seperti trade finance, pembukaan rekening giro secara online, serta layanan terkait jual-beli valuta asing. “Kami berharap fitur-fitur baru ini dapat meningkatkan efisiensi operasional nasabah dan mendongkrak fee-based income BTN pada tahun ini, dengan target peningkatan sekitar 70% dibandingkan tahun 2024,” tutup Jasmin.