Telegraf – Harga yang relatif terjangkau menjadi pilihan utama masyarakat kota kususnya, air minum kemasan menjadia bagian yang tak terpisahkan dalamkehidupan seharai hari.
Terbukti bahwa riset di 6 kota bsear di Indonesia yang di lakukan oleh Riset Net Zero Waste Management Consortium, dipublikasikan pada 22 November 2023, dalam laporan bertajuk ‘Potret Sampah 6 Kota Besar’, konsorsium peduli sampah berbasis Jakarta, menemukan bahwa sampah plastik air mineral masuk dalam daftar 10 besar penyumbang timbulan sampah di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali dan Samarinda.
Pada daftar sepuluh besar brand yang sampahnya paling banyak ditemukan, laporan menyebut porsi terbesar (59.300 buah) adalah serpihan plastik berbagai merek yang sudah tidak bisa diidenfikasi. Peringkat setelahnya adalah sampah kantong kresek (43.957 buah) dan di urutan ketiga sampah bungkus Indomie (37.548).
Lima peringkat setelahnya berturut-turut adalah sampah plastik empat brand minuman populer, yakni AQUA kemasan gelas, botol Sprite, Club kemasan gelas, VIT kemasan gelas dan botol Fanta.
Dua peringkat terbawah adalah sampah saset Sunsilk dan bungkus kopi Kapal Api. Secara keseluruhan, sampah kesepuluh brand makanan dan minuman tersebut mencapai 17% dari total sampah yang berhasil diidentifikasi dalam riset.
Khusus sampah plastik air mineral, total sampah AQUA gelas, Club gelas dan VIT (urutan ketujuh) masih jauh lebih besar dari total serpihan plastik (urutan pertama) yang berhasil diidentifikasi.
AQUA, menginduk ke perusahaan multinasional Danone di Perancis, menguasai lebih dari separuh pasar air mineral dalam negeri dalam lima dekade terakhir. VIT merupakan salah satu brand milik PT Tirta Investama, pabrikan AQUA. Club adalah brand milik perusahaan lokal berbasis Surabaya.
“Sampah kemasan produk konsumen ukuran kecil memang selalu jadi masalah terbesar di setiap TPA di enam kota besar tersebut,” kata lead researcher Net Zero, Ahmad Syafrudin.
Ia mengatakan meski secara tonase terlihat kalah dari sampah organik rumah tangga, faktanya sampah anorganik seperti kemasan plastik produk konsumen jauh lebih makan tempat dan volumenya selalu besar.
Menurut Ahmad, temuan riset mengindikasikan program pengurangan sampah oleh pemilik brand belum efektif.
Dalam skema Extended Producer Responsibility atau EPR, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 75 Tahun 2019 mengatur perluasan tanggung jawab produsen atas seluruh daur hidup produknya, terutama terkait pengambilan kembali (take back), daur ulang dan pembuangan akhir sampah produk.
Sekaitan itu juga, pemerintah mengeluarkan kebijakan Up Sizing dimana produsen didorong untuk meninggalkan kemasan ukuran kecil dan beralih ke kemasan dengan ukuran yang lebih optimum untuk mengurangi potensi timbulan sampah.
Sampah botol plastik produk minuman sebenarnya bernilai ekonomis sehingga tak seharusnya tercecer di pembuangan sampah atau lingkungan terbuka. Masalahnya, kata Ahmad, bank sampah, yang digadang-gadang menjadi tulang punggung dalam skema Circular Economy (CE) pengelolaan sampah, belum berjalan efektif di semua kota.
“Kami mendapati bank sampai di banyak kota belum efektif menyerap sampah dengan residual value tinggi sekalipun, karena sebagian besar masih bekerja ala kadarnya. Demikian halnya pemulung dan pelapak hanya menyerap sampah dengan residual value tinggi saja, sementara sampah dengan residual rendah dibuang ke TPS/TPA/pinggir jalan/badan-badan air bahkan dibakar (open burning),” katanya.
Ahmad juga menegari ketidakjelasan terkait implementasi ERP dan CR menjadikan kalangan produsen leluasa mencitrakan dirinya sebagai korporasi yang ramah lingkungan, meski faktanya jauh dari itu.
“Pemerintah perlu meningkatkan panduan dan bimbingan teknis pelaksanaan EPR dan CE agar program ini lebih efektif dan bahkan mampu mengatasi bias pada klaim sepihak oleh yang memperoleh amanat (produsen) dengan modus pencitraan perusahaan semata,” katanya.
